Masak “JENGKOL” Ala Koki KPK




Kasus yang menimpa AF dan LHI terkait dengan suap impor daging semakin tidak terkendali. KPK dengan nafsunya terus melakukan razia di lorong-lorong sempit kehidupan mereka berdua yang tidak ada kaitannya sama sekali. Media dengan bergairahnya menyajikan sajian berita kasus hukum bagaikan infotainment atau berita selebriti. Di sisi lain, ia memposisikan dirinya seperti hakim yang menjustice lebih dulu sebelum pengadilan. Para pengamat amatiran yang tendensius merasa diberikan angin segar untuk mengeksistensi dirinya dan mengangkat popularitasnya. Orang-orang yang merasa terancam kepentingan dan posisinya merasa di atas angin, bertengger gagah bak berhala. KPK terus melakukan aksi dan gebrakan-gebrakan baru seolah-olah kasus ini heboh, tenar, besar dan benar bagaikan seorang koki yang asyik merancang dan meracik bumbunya sesuai dengan seleranya, tapi ia lupa kepada bahan “daging” masakannya.

Bahan “daging” masakan kasus ini adalah dugaan suap impor daging yang dilakukan oleh Direktur PT. Indoguna kepada Mentan, Suswono (kader PKS) melalui AF, seorang makelar atau calo yang kebetulan punya kedekatan secara pribadi dengan LHI yang merupakan Presiden PKS kala itu. AF dengan gaya retorika dan diplomasinya berhasil meyakinkan direktur PT. Indoguna bahwa keinginan bertambahnya jatah kuota impor daging untuk tahun 2013 bisa terwujud. Langkah dan strategi AF pun direstui oleh sang direktur. AF mengusulkan diadakannya seminar uji publik tentang data kebutuhan daging nasional. Harapannya, hasil seminar itu dapat dijadikan sebagai masukan kepada Mentan agar merubah kebijakannya. AF meminta uang untuk biaya seminar kepada sang direktur. Dan betul, dana 1 milyar mengucur kepada AF.

AF segera melaksanakan aksinya. Ia segera menghubungi LHI untuk bisa bertemu di hotel le Meridien. Dengan strategi ini, AF optimis LHI dapat mempengaruhi Mentan yang merupakan kadernya untuk merubah kebijakan kuota impor daging. Namun, rencana AF gagal total karena LHI tidak bisa datang, ia sedang sibuk rapat partai. Karena kecewa, AF melampiaskan kekecewaanya dengan mencolek M yang sedang asyik ‘ngafe’ bersama teman-temannya di kafe hotel. Nah dasar otak bejat, ia ambil 10 juta dari uang seminar untuk kencan dengan M di sebuah kamar hotel. Di sinilah mereka tertangkap tangan oleh KPK.

Segala peralatan masak dan bumbu-bumbunya pun disiapkan KPK. “Peralatan Masak” media melaksanakan fungsinya. Sejak malam penangkapan Fathanah di susul penangkapan LHI pada malam berikutnya hingga detik ini, alat masak ini terus bekerja sesuai dengan perintah kokinya. Asap dan bau masakan sedap pun menyeruak menghampiri setiap penciuman orang-orang yang kelaparan dengan kehancuran partai yang sangat solid dan getol dengan perjuangan antikorupsi ini.

Bumbu-bumbu yang disiapkan koki juga banyak. Saking banyaknya, koki lupa sendiri dengan efek rasa yang ditumbulkan dari bumbu tersebut, sehingga sering berganti-ganti bumbu. Bumbu pertama, adalah AF merupakan sopir pribadi LHI, berganti menjadi staf ahli, orang kepercayaan, orang dekat, kader atau pengurus PKS dan lain-lain. Dari sini, LHI dipastikan terlibat dalam kasus suap impor daging karena memiliki hubungan khusus dengan AF dan ada bukti sadapan pembicaraan mereka sebelum penangkapan. Semua alat masak dan jurus pun dimainkan oleh koki bak sang Kungfu Cheaf atau Master Cheaf dengan keyakinannya yang kuat, pasti masakannya hebat dan rasanya mantap. Ia sering mengatakan, “nanti kita buktikan di pengadilan”.

Sejak kasus ini muncul, dilanjutkan dengan fakta persidangan pertama, Jumat, 17 Mei 2013 dan hingga detik ini keterlibatan LHI dalam kasus ini dengan dugaan menggunakan pengaruhnya belum terbukti, sebab kuota impor daging juga tidak berubah tambah, bahkan turun setiap tahunnya. Meski demikian, koki dan alat masaknya terus saja memaksakan kehendak dengan menggunakan bumbu ini karena dianggap mampu menghasilkan cita rasa yang istimewa. Namun seiring dengan perjalanan waktu, koki mulai mengerti kalau bumbunya tidak tepat, akhirnya ia beralih ke bumbu yang lain. Tapi ia tidak mau minta maaf atas kesalahan racikan bumbunya. “Lha gimana lagi, bumbu sudah kadung bercampur dengan daging, apa mau dicabut, ya susah” ungkapnya dalam hati.

Koki mencoba memasukkan bumbu berikutnya ke dalam daging yang sudah bercampur dengan bumbu sebelumnya, yaitu pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Segera saja, tidak butuh waktu lama, koki menelusuri harta dan kekayaan AF dan LHI. Rumah, mobil dan rekening pribadi disita. Dari rekening pribadi, diketahui ada aliran dana mengalir ke sejumlah wanita cantik dengan jumlah yang aduhai. Muncullah nama AA, VS, DK, KA dan lain-lain, bahkan diperkirakan mencapai 45 orang. Uang atau barang yang pernah mereka terima dari AF harus diserahkan ke koki. Kalaupun sudah habis dipakai untuk kebutuhan konsumtif, harus juga diserahkan meskipun dengan cara menyicil.

Tidak kalah dengan AF, LHI pun diperlakukan sama. Rumah dan mobilnya disita. Dalam penyitaan mobil, sang koki karena merasa kuat dan jagoan lupa membawa surat perintah penyitaan, itupun dilakukan di malam hari. Sehingga sekuriti DPP PKS tidak mengijinkan penyitaan dan diminta datang besoknya dengan membawa surat tersebut. Namun, sang koki malah marah-marah dan menyegel 6 mobil bahkan mengancam akan menyegel kantor, padahal dari 6 mobil yang diparkir di halaman kantor, hanya 1 yang merupakan miliki LHI, yang lainnya inventaris kantor untuk operasional dan milik kader. Esok harinya, sang koki datang, tidak untuk menyita, tetapi untuk menyerahkan surat pemanggilan kepada Ketua Dewan Syuro dan Presiden PKS. Melihat sikap dan gaya sang koki seperti itu, DPP PKS melaporkan sang koki ke Mabes POLRI. Meski terbukti tidak membawa surat penyitaan, sang koki tetap saja mengaku membawa surat tersebut. Karena kalap, sang koki melirik bumbu baru; PKS melawan KPK.

Di samping rumah dan mobil, sang koki juga menelusuri rekening LHI. Dari rekening itu, diketahui ada aliran dana 10 juta ke rekening seorang pelajar SMK yang bernama DM. Alat masaknya segera menelisik-nelisik daging dan muncullah asap baru beraroma lain, DM adalah istri sirrinya LHI. (kalaupun dinikahi, salahnya dimana? karena DM sudah berusia 18 tahun). Para penikmat masakan koki ini semakin bernafsu untuk segera mencicipi daging ini. Mereka ramai memperbincangkan nikah sirri, dan apalagi nikah dengan gadis di bawah umur. Aroma semakin menggoda. Karena sudah tergoda, mereka tidak memperdulikan pernyataan keluarga DM, bahwa yang punya hubungan itu adalah LHI dengan bapaknya DM, sebatas hubungan kerja. Uang yang ditransfer LHI adalah uang untuk bapaknya DM setelah melakukan kerja dengan LHI, dipakainya rekening DM karena rekening bapaknya DM sudah tidak aktif. Bumbu baru pun sekarang dimainkan; melanggar pasal perlindungan anak, mengidap pedofilia, kasusnya sama dengan Aceng Fikri, Syekh Puji dan lain-lain.

Para pakar hukum pidana dan tim perumus Undang-Undang TPPU dari DPR RI mulai angkat bicara. Mereka sepakat bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengusutan kasus ini. Mereka mengatakan bahwa pasal TPPU hanya bisa dikenakan jika ada tindak kriminal asal (predicate crime). Nah, dalam kasus ini, tindak kriminal asal tidak terbukti, mengapa diberlakukan TPPU? Kemudian, penyitaan harta pelaku itu dilakukan ketika TPPU sudah terbukti. Nah, ini TPPUnya tak punya landasan, kok sudah main sita saja.

Apa yang dilakukan sang koki, dikatakan tidak berdasar dan terlalu dini oleh Prof. Romli, salah satu pakar hukum pidana yang mengatakan: “Kalau KPK hanya bisa menyampaikan pada publik pasal TPPU, berarti tindak pidana asalnya masih dicari”. “Saya juga prihatin. Tindak pidana asalnya kelihatannya KPK masih mencari. Belum jelas. Tiba-tiba cuci uang”. “Terlalu dini juga diungkap kepada publik aliran dana Fathanah kemana-mana”, “Untuk mengatakan seseorang menerima hasil tindak pidana, harus jelas dulu tindak pidana asalnya”.

Akankah sang koki menghentikan masak dagingnya karena salah bumbu? Ataukah akan meneruskan masakannya untuk memuaskan nafsu para penikmat yang sedang kelaparan itu?

Proyek2 Nazaruddin sang Bendahara Umum Demokrat


Proyek Universitas Udayana dengan nilai kontrak Rp 91.235.400.000 melalui PT DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 22,5%.

Proyek Universitas Mataram dengan nilai kontrak Rp 52.749.269.300 melalui PT. DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 22,5%.

Proyek Universitas Jambi dengan nilai kontrak Rp 32.702.227.273 melalui PT. DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 22,5%.

Proyek Perhubungan - BP2IP Surabaya Tahap III dengan nilai kontrak Rp 114.636.363.636 melalui PT. DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 22,5%.

Proyek Perhubungan - STTD Bekasi tahap II dengan nilai kontrak Rp 44.090.909.091 melalui PT. DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 22,5%.

Proyek Wisma Atlet dengan nilai kontrak Rp 174.348.681.818 melalui PT. DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 22,5%.

Proyek RS Adam Malik - Cardiac dengan nilai kontrak Rp 15.000.000.000 melalui PT. DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 12%.

Proyek Ceger (Kejaksaan Agung) dengan nilai kontrak Rp 567.880.000 melalui PT. PP dan PT. DUTA GRAHA INDAH, fee untuk Permai Group 22,5%.

Proyek Universitas Jakarta (APBNP) dengan nilai kontrak Rp 59.000.000.000 melalui PP, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek P2PL Conecting melalui PP, fee untuk Permai Group Rp 7 M.

Proyek Adam Malik Medan melalui PP, fee untuk Permai Group Rp 3,6 M.

Proyek Universitas Brawijaya dengan nilai kontrak Rp 86.669.000.000 melalui NK, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek Perhubungan - Rating School Aceh dengan nilai kontrak Rp 107.036.482.000 melalui NK, fee untuk Permai Group 16%.

Proyek Universitas Sriwijaya (Unsri) dengan nilai kontrak Rp 22.436.000.000 melalui WK, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek Universitas Malang dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000 melalui WK, fee untuk Permai Group 12,5%.

Proyek Perhubungan - PIP Semarang dengan nilai kontrak Rp 96.000.000.000 melalui WK, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek RSUD Samosir dengan nilai kontrak Rp 28.949.531.000 melalui AK, fee untuk Permai Group 4%.

Proyek Perhubungan - ATKP Surabaya (fisik) dengan nilai kontrak Rp 59.043.241.250 melalui Odie, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek Perhubungan - ATKP Surabaya (alat) dengan nilai kontrak Rp 25.304.246.250 melalui Odie, fee untuk Permai Group 30%.

Proyek Perhubungan - Fasilitas Diklat PK-PPK (fisik) dengan nilai kontrak Rp 38.604.704.780 melalui Silvi, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek Perhubungan - Fasilitas Diklat PK-PPK (alat) dengan nilai kontrak Rp 51.071.521.713 melalui Silvi, fee untuk Permai Group 30%.

Proyek Perhubungan - Fasilitas Diklat PK-PPK (training) dengan nilai kontrak Rp 1.364.792.468 melalui Silvi, fee untuk Permai Group 5%.

Proyek Perhubungan - TPU Curug (fisik) dengan nilai kontrak Rp 22.094.786.503 melalui Duke, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek Perhubungan - TPU Curug (alat) dengan nilai kontrak Rp 61.015.337.889 melalui Duke, fee untuk Permai Group 30%.

Proyek Perhubungan - TPU Curug (training) dengan nilai kontrak Rp 7.987.535.221 melalui Duke, fee untuk Permai Group 5%.

Proyek Perhubungan - Warehouse Curug (fisik) dengan nilai kontrak Rp 20.543.151.750 melalui Duke, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek Perhubungan - Warehouse Curug (alat) dengan nilai kontrak Rp 24.384.251.309 melalui Duke, fee untuk Permai Group 30%.

Proyek Perhubungan - Warehouse Curug (training) dengan nilai kontrak Rp 852.308.187 melalui Duke, fee untuk Permai Group 5%.

Proyek Perhubungan - Radar Simulator ATKP Makasar (fisik) dengan nilai kontrak Rp 52.787.561.750 melalui Alwin, fee untuk Permai Group 15%.

Proyek Perhubungan - Radar Simulator ATKP Makasar (alat) dengan nilai kontrak Rp 26.394.618.250 melalui Alwin, fee untuk Permai Group 30%.

Proyek RSUD Arifin Ahmad 2010, fee untuk Permai Group Rp 1.701.276.000.

Pengembalian komitment proyek Hambalang Rp 10 M (proyek gagal didapat).

Raport Merah Demokrat dari ICW

Raport Merah Demokrat dari ICW  


Partai Demokrat menolak memberikan laporan keuangannya secara transparan kepada publik. Ada gerangan apa?

Menurut Undang-undang Parpol nomor 2 tahun 2011, pasal 34 a, jelas dikatakan setiap parpol wajib menyampaikan hasil audit penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 15 huruf (d) UU no 14/2008 menyatakan laporan keuangan lembaga publik itu harus transparan sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Partai Demokrat membuka laporan keuangan 2010 dan 2011 dan menyerahkan informasi laporan itu kepada Indonesian Corruption Watch (ICW). Pada sidang 28 Januari 2013, Majelis Komisioner KIP juga memerintahkan DPP PPP menyerahkan laporan keuangan kepada ICW, sedangkan untuk PAN saat ini masih dalam proses ajudikasi.

Dalam kaitan ini, Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz menyatakan, untuk PKS, PPP, PKB, PAN, PDIP dan Golkar sudah memberikan laporan keuangannya. Tapi cuma tiga yang mengakui mendapat sumbangan dari pihak ketiga.

Mulanya dari 9 parpol yang kami minta laporan keuangannya melalui surat resmi, tak satupun yang menanggapi permintaan untuk melakukan transparansi anggaran parpol itu.

ICW kemudian menggugat sembilan parpol itu melalui KIP. Pada tahap mediasi PKS dan PKB memberikan semua laporan keuangannya termasuk pemasukan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pihak ketiga. Tapi PDIP dan Golkar hanya melaporkan keuangan partai dari APBN saja.

Partai Hanura meminta waktu 5 bulan untuk audit anggaran internal. Jadi hanya 4 parpol yang memberikan informasi di tahap mediasi. Memasuki tahap ajudikasi, tiga partai yang dinyatakan kalah diproses ini, yakni Demokrat, PAN dan PPP. Tapi sampai dengan hari ini hanya Demokrat yang tidak memberikan informasi keuangannya. Ini memberi catatan serius dan menjadi kecurigaan publik.

Demokrat tidak akan berubah menjadi lebih baik, karena hal-hal mendasar tidak dibuka kepada masyarakat, sebagai partai yang berkuasa, Demokrat mustinya memberikan teladan dan contoh baik kepada masyarakat.

Keengganan partai Demokrat untuk membuka laporan keuangannya secara transparan memperlihatkan belum adanya transparansi di partai yang digawangi Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Kondisi ini membuat publik semakin curiga dan yakin Partai Demokrat (termasuk juga partai politik yang lain), takut membuka diri untuk transparansi. Sehingga publik bisa menduga-duga ada uang yang tidak jelas asalnya dijadikan instrumen untuk mendanai partai. Sungguh, ini bisa jadi raport merah bagi Demokrat. 

Tipu-tipu Ala KPK



Akhir2 ini KPK banyak memeriksa sejumlah orang yang dituduh KPK telah melakukan pencucian uang terkait dugaan rencana suap ke LHI.

Apakah langkah pemeriksaan sejumlah orang atas dasar UU TPPU yang dilakukan KPK itu tepat? sesuai dengan hukum? jawabnya : TIDAK!!!

Hampir semua pihak yang diperiksa KPK terkait aliran dana Fathanah itu SESUNGGUHNYA TIDAK ADA KAITAN/KORELASI dengan UU TPPU. KPK hanya TIPU2!

Tidak perlu jadi ahli hukum untuk MEMBONGKAR kebusukan KPK dalam pemeriksaan puluhan wanita terkait Fathanah alias Olong itu.

Pertama : Hubungan antara Olong/Fathanah dengan 20, 40, atau 1000 wanita itu hanya “bumbu penyedap skenario Olong cs” untuk hancurkan PKS.

Kedua : KPK adalah bagian dari skenario Penghancuran PKS yang nantinya jadi penghancuran Islam sebagai “collateral damage”nya.

Ketiga : KPKyang katanya, sekali lagi katanya, memiliki penyidik2 yang cerdas, kok bisa bertindak bodoh dengan mau capek2 periksa wanita2 itu.

Keempat : UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG : Memberikan batasan yang jelas.

Substansi UU TPPPU itu :
1) Harus ada perbuatan pidana pokoknya terlebih dahulu,
2) Adanya pemufakatan jahat,
3) Kontrol terhadap uang/asset.

Pasal 2 UU PPPU : (1) Hasil tindak pidana : Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika, dst.

Lalu kenapa KPKmau repot2 periksa puluhan wanita sekitar Fathonah / Olong? KPK dengan tidak tahu malu berbuat BEGO dan keliru?

Dimana pun di seluruh dunia, filosofi Pencucian Uang hanya pada 3 hal tadi 1) hasil kejahatan 2) pemufakatan jahat 3) Kontrol uang/aset.

Jadi jika ada seorang koruptor membelikan rumah mewah untuk pacar gelapnya, sertifikat atas nama pacarnya itu dan dikuasai penuh sang pacar = BUKAN TPPU.

Seorang Koruptor menyumbang uang 1 Milyar ke Gereja atau Mesjid = BUKAN PENCUCIAN UANG!!

Pemberian uang, asset atau harta dari seorang Koruptor kepada pihak lain dengan maksud hadiah, hibah, sumbangan dst = BUKAN MONEY LAUNDERING.

Mustahil penyidik atau Pimpinan KPK tak mengerti HUKUM dan UU!! Tapi faktanya, ketololan seperti itulah yang dilakukan KPK saat ini. SENGAJA!

KPKmempertontonkan ketololannya ke hadapan publik, rakyat Indonesia. Periksa Maharani sampai Ayu Azhari hanya demi sensasi negatif.

KPK seolah2 “bekerja keras” memeriksa wanita2 itu. Tak ada gunanya kecuali untuk menciptakan OPINI NEGATIF untuk MENGHANCURKAN PKS. Pesanan siapa?

Sangkaan “Rencana Menerima Suap” terhadap LHI, “digoreng habis2an” oleh KPK. Brengseknya, KPK ini malah menjadi lembaga pembuat opini.

KPK bukan lagi jadi lembaga pemberantasan Korupsi. Tapi jadi lembaga pencipta Opini, Lembaga pesanan kelompok tertentu.

KPK telah menipu rakyat. Kangkangi Hukum. Membuang2 uang negara dst ketika KPK memeriksa puluhan wanita AF hanya untuk membuat opini.

Sementara itu saat ini terdapat 50 kasus RAKSASA yang TIDAK diselesaikan KPK. Impoten. Apalagi TPPU Nazar dan Sandi Uno di GIA dll.

KPK yang kita beri kewenangan luar biasa dan anggaran yang besar ternyata hanya jadi KUCING KURAP. Hanya Antek Istana.

KPK hanya usut receh. tangkap PNS2 pajak yang recehan. Korupsi 300-400 Triliun di Pertamina, Petral, APBN. Pajak, Tambang dll tak disentuh.

KPK jilid 3 ini adalah KPK TERBURUK, Paling jelek kinerja, integritas dan independensinya. Pimpinannya mayoritas kriminal.

Samad, Adnan Pandu, Zulkarnaen setiap saat bisa ditangkap polisi karena tindak pidana mereka di kasus pembocoran draft spindik Anas tsb.

Bambang Widajajanto lebih parah lagi. Bukti2 kejahatannya dalam merekayasa saksi2 palsu di sejumlah perkara sengketa Pilkada sangat kuat.

Kapan saja, jika Presiden berkehendak atau izinkan, 4 dari 5 pimpinan KPK bisa langsung diseret ke penjara oleh polisi. KPK tersandera.

Ancaman penangkapan 4 dari 5 Pimpinan KPK inilah yang dijadikan senjata Istana saat Anas dipaksakan untuk ditetapkan sebagai TSK oleh KPK

KPK jilid 3 ini memang parah. Pimpinannya, juga level deputi dan direktur moralnya bobrok. Suap untuk tahan atau naikan kasus pun kian marak.

Polri dan Kejaksaan juga tak mau lagi kirim penyidik terbaiknya ke KPK. Mereka kirim yang buangan. Sampah genetik. KPK jadi tong sampah.

Pimpinan KPK yang bobrok integritasnya, penyidik2 KPK yang rendah mutunya, adanya pihak istana yang kendalikan KPK dst = Kehancuran KPK!

Untuk menutup2i kinerja amburadul KPK jilid 3 ini, media2 massa pun dibayar mahal oleh KPK cs untuk buat pencitraan palsu ttg KPK!

Akhirnya semua ditipu KPK : Bangsa, Negara, Rakyat dan Tuhan. semua ditipu KPK yang tebang pilih, korup, jadi antek istana dst itu.

Kembali ke UU TPPU. Sebenarnya banyak Tersangka atau calon TSK yang harus diperiksa KPK terkait Korupsi Nazar cs. Tapi KPK diam saja. BUTA.

Bahkan KPK TIDAK BERANI sentuh, usut apalagi tahan OTAK KORUPSI NAZAR yakni M. Nasir yang juga Kakak Kandung Nazarudin.

KPK jilid 3 hanya memeriksa, mengusut korupsi dan menangkap orang2 tertentu dari partai tertentu sesuai pesanan majikannya. Bahaya!

Setelah KPK takluk dengan paksaan Istana untuk TSK-kan Anas, KPK kini diperintahkan untuk HANCURKAN PKS, setelah itu PPP, PDIP, Gerinda, dst.

KPK bukan malaikat. Kewenangannya yang luar biasa telah menjadikan KPK sebagai Monster yang dikendalikan tuannya. Sang Raja di Istana & Cikeas.

Mau sampai kapan rakyat membiarkan KPKjadi alat politik dan kekuasaan seseorang? KPK sudah jadi alat penindas, fitnah dan penzaliman.

Sementara menunggu kecerdasan rakyat pulih dan tersadar bahwa sudah diperdaya KPK, mari kita banyak2 kirim doa pada insan KPK yang munafikun itu.

Semoga KPK kembal ke jalan yang benar shirotol mustaqiim bukan jalan yang sesat bukan jalan yang diperintah istana atau Cikeas.

Mafia Pemeras TKI yang dilindungi Cikeas?



1. Jumhur Hidayat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bukan kerabat Cikeas, namun dia mendekati Ibu Ani Yudhoyono lewat istrinya Alia Febyani Prabandari.

2. Alia atau biasa dipanggil Feby ini adalah sahabat dekat Angelina Sondakh yang sama2 mantan Putri Indonesia.

3. Dari pertemanan di alumni Putri Indonesia inilah, mereka bersahabat dan mulai sering diajak masuk ke Cikeas.

4. Anggi, Feby dan Albertine Endah (penulis buku) adalah "Gossiper"/penggemar gosip infotainment yang selalu setia menemani Bu Ani.

5. Dari hasil loby Anggi dan Feby inilah Jumhur Hidayat ini bertahan dengan rajin kirim "bingkisan" ke Bu Ani.

6. Ada satu lagi team loby ke Cikeas, yaitu Aam Sapulete & Andi Arif. Melalui jaringan ini, Jumhur aman menjalankan kejahatannya memeras TKI.

7. Selain "mengamankan" Cikeas. Jumhur juga memakai Faizol Reza dan Dita Indahsari mengamankan Muhaimin Iskandar & Dirjen Binapenta Rena Usman.

8. Melalui bisikan Reza dan Dita inilah Jumhur "memainkan" kebijakan Menaker dan Dirjen Binapenta untuk mendukung kejahatan Jumhur.

9. Pemilihan konsorsium Paladin sebagai pemenang tender Asuransi yang bersedia memberi diskon premi asuransi tak lepas dari main mata Reza & Jumhur.

10. Agung, Candra, Reza adalah kaki tangan Jumhur dalam merampok seluruh urat nadi kepentingan TKI sejak dan setelah pulang.

11. Para tangan kotor Jumhur ini dapat bekerja dengan aman dari incaran KPK, Bareskrim dan Kejaksaan karena dilindungi Dirpam BNP2TKI.

12. Peran Bambang selaku Dirpam BNP2TKI sangat strategis untuk mengamankan mereka dari pantauan para penegak hukum di Indonesia.

13. Bambang menjadi Dirpam BNP2TKI tak lepas dari kompromi Agung dan Candra karena sepakat akan mengamankan kejahatan mereka.

14. Jumhur memang real Mafia TKI berdarah dingin yang sudah 6 tahun bebas menghisap darah para TKI.

15. Jangan harap Cikeas akan marah mendengar tentang kejahatan Jumhur Hidayat, karena Feby selalu jadi anak manis dan disayang oleh Bu Ani.

16. Setelah Anggi masuk penjara KPK, loby ke Bu Ani tetap jalan melalui Albertine Endah (mantan wartawan Kompas).


SUKA DUKA TKI DI TANGAN JUMHUR HIADAYAT

Seorang TKI baru bisa berangkat kerja ke LN harus terlebih dahulu keluarkan uang puluhan juta (sd 60 juta /orang), suatu hal yang memprihatinkan.

Para TKI itu semuanya adalah WNI yang wajib dilindungi dan disediakan lapangan kerja oleh pemerintah. Bukan sasaran pemerasan.

Pemerintah yang sudah tak mampu sediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, kok malah berubah jadi pemeras rakyat yang mau bekerja ke LN sebagai TKI.

Di negara2 lain para Tenaga Kerja LN nya, diberi bantuan besar dan diperlakukan seperti pahlawan. Di indonesia hanya julukan saja yang didapat.

TKI dijuluki Pahlawan Devisa, tapi mulai dari rekrut sampai pulang kembali ke tanah air tak henti2nya diperas oleh Jumhur Hidayat sang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang keji itu.

Tidak ada satu pun pemerintah yang peduli dengan nasib TKI. Tidak presiden, tidak menteri, tidak dubes, tidak juga kepala BNP2TKI.

Semua pihak yang berurusan dengan pengiriman, penempatan dan pemulangan TKI pasti kaya raya dan untung besar, kecuali TKI itu sendiri.

Hasil survey LSM korea menunjukan hanya 10 % TKI yang setelah kembali ke Indonesia yang berhasil membawa uang hasil kerjanya yang memadai.

Sisanya, 90% TKI Korea pulang ke Indonesia, tidak dengan membawa apa2. Uang alakadarnya. Kemana uangnya habis? Macam2.

90% TKI kita setelah bekerja 5 tahun di Korea tidak membawa uang cukup atau punya simpanan uang yang cukup untuk meneruskan hidupnya di tanah air.

Pertama : TKI korea pada tahun pertama bekerja, gajinya hanya habis untuk bayar utang dan kewajiban2 lain seperti bayar asuransi di Korea.

Karena gaji hampir setahun penuh digunakan untuk bayar utang, para TKI Korea di tahun pertama banyak yang stress. Kerja 12 jam sehari, hasil NOL.

Pada tahun kedua, para TKI Korea itu baru bisa kumpulkan sedikit tabungan. Ada yang mengirimkan tabungan itu ke tanah air untuk keluarganya.

90% TKI korea tidak punya simpanan banyak setelah 5 tahun bekerja di Korea. Apalagi jika uang yang mereka kirimkan ke Tanah Air dihabiskan keluarganya.

Hasil survey menunjukan hanya 10% TKI Korea yang bisa bawa uang pulang ke tanah air 400-700 juta. Sisanya hanya bawa uang jauh dibawah itu.

Dari 10% yang berhasil kumpulkan uang 400-700 juta selama kerja 5 thn di korea, hanya 50% dari 10% yang bisa mempertahankan tingkat kehidupannya.

Artinya hanya 5% dari total TKI Korea yang bisa manfaatkan uang hasil kerja selama 5 thn untuk modal usaha atau wiraswasta. Sisanya 95%?

Sisa 95% yang gagal bawa uang banyak atau bawa uang tapi kemudian habis digunakan, sebagian besar kembali lagi jadi TKI di Korea.

Dengan batas maks usia 40 thn, seorang TKI eks Korea bisa berangkat jadi TKI Korea lagi paling tidak sampai 3 masa kontrak / 15 thn.

Nah, kondisi yang memprihatinkan itulah yang seharusnya jadi fokus BNP2TKI dan si Jumhur itu. Sesuai dengan UU No. 39/ 2004. BNP2TKI sejahterakan TKI.

Tapi dasar si Jumhur cs ini bajingan, tugas pokoknya yang melindungi &sejahterakan TKI malah tidak dia jalankan. Malah sibuk peras TKI. Biadab.

Jumhur selaku Kepala BNP2TKI malah sibuk memperkaya diri dengan uang haram hasil keringat dan darah TKI. Sngguh keterlaluan. Neraka jahanam.

TKI mulai dati rekrut, tes ujian tertulis, tes medical, penampungan, tiket berangkat, pulang ke tanah air terus menerus diperas jumhur cs.

BNP2TKI ditangan Jumhur seperti pagar makan tanaman. Memakan uang TKI yang seharusnya dia lindungi. Tidak punya perasaan dan hati nurani.

Jumhur, adiknya si Agung, temannya si Chandra dan para staf BNP2TKI memandang TKI seperti objek perasan bukan sebagai manusia.

Jumhur sibuk perkaya diri dengan hasil pemerasannya pada TKI2 itu. Beli tanah dimana2, buka show room mobil, cafe, show room motor besar dll.

Seribu cara digunakan Jumhur dan Agung untuk mencuci uang haramnya hasil memeras puluhan ribu bahkan ratusan ribu TKI kita.

Jumhur cs juga tega berlagak miskin, pura2 hidup sangat sederhana untuk tutupi kekayaannya yang luar biasa hasil rampokan uang TKI.

Uang hasil korupsi, pungli dan pemerasan TKI yang dikumpulkan Jumhur Hidayat, Agung dan Chandra itu lebih 1 triliun. Mereka sembunyikan.

Beberapa diantaranya digunakan untuk buat berbagai usaha yang dikelola oleh teman2 si Agung seperti si Hadi dll. Tersebar di Jawa Barat dan DKI.

Dengan aset ratusan milyar, simpanan emas, tanah dan dollar yang juga ratusan milyar itu, Jumhur makin pede untuk proklamirkan diri sebagai Capres.

Selama beberapa bulan terakhir ini, Jumhur rajin iklan di media massa untuk promosikan dirinya sebagai capres atau cawapres pada 2014 yang akan datang.

Jika Jumhur punya uang ratusan M dari hasil memeras TKI, Chandra punya uang lebih 60 milyar, mobil jaguar, honda, & rumah mewah lainnya.

Semua harta kekayaan Jumhur, Agung, Chandra, Haposan Saragih dll itu adalah berasal dari pungli, suap dan pemerasan terhadap TKI kita.

Para koruptor umunya sikat uang negara atau peras para pengusaha, tapi Jumhur lebih keji. Dia sikat uang rakyat miskin. Biadab!

Jumhur memeras para TKI yang dijuluki sebagai Pahlawan Devisa. Penyumbang darah pembangunan negara.

Jadi, selama Jumhur Hidayat masih jadi kepala BNP2TKI jangan diharapkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu atau jutaan TKI bisa hidup layak.

Selama Jumhur jadi Kepala BNP2TKI jangan harapkan TKI kita bebas dari pemerasan. Jumhurlah otak pemerasan TKI. Dia Bos Mafia TKI.

Silahkan Jumhur hidayat mengadu kemana2. Karena akan terbongkar kebusukannya. Silahkan juga mengadu ke Ani SBY yang jadi pelindungmu.

Kekuatan moral rakyat bersatu dengan diiringi doa restu jutaan TKI dimana pun berada akan mudah kalahkan Jumhur atau Cikeas sekali pun.

Welcome to the jail Jumhur Hidayat. Selamat kembali lagi ke penjara yang pernah kau huni. Kali ini bukan sebagai Pahlawan tapi sebagai Bajingan.

KPK Makin Bingung Dalam Kasus Impor Daging Sapi



1. Ada kesulitan pembuktian oleh KPK terhadap kasus suap impor daging? Jelas. Meski KPK kesulitan, prinsip KPK adalah sudah kepalang basah.

2. Artinya kurang lebih nanggung, hajar terus, urusan benar salah terserah nanti.

3. Pasal suap erat kaitannya dengan kewenangan & jabatan seseorang sebagai penyelenggara negara bisa diihat pasal  11 UU TPK.

4. Orang pajak disuap karena jabatan & kewenangannya dalam mengurusi tugas pokok dan fungsi dia sebagai pegawai pajak. Nazar & Wa Ode juga disuap karena jabatannya sebagai anggota DPR.

5. Dari mana kita tahu mereka disuap karena jabatan dan atau kewenangannya? Bisa kita lihat dari implikasi suapnya yaitu loby mereka karena jabatanya sebagai anggota DPR.

6. Wa Ode disuap karena dia punya otoritas di banggar. Nazar disuap karena posisi dia sebagai anggota DPR yang punya akses loby ke banggar/komisi 10.

7. Bagaimana dengan LHI? Dia disebut terima suap karena otoritas dia sebagai ketua parpol bukan sebagai anggota DPR atau penyelenggara negara.

8. Bisa kita lihat dari loby yang dia lakukan ke Kementan. LHI bisa didengar oleh orang Kementan karena posisi dia sebagai ketua parpol bukan sebagai anggota DPR.

9. LHI bisa fasilitasi pertemuan Medan dengan Mentan karena posisi dia sebagai ketua parpol dimana Mentan menjadi salah satu kadernya.

10. Tanpa jabatan ketua parpol, urusan impor daging adalah urusan di luar jangkauan LHI sebagai anggota legislatif Komisi I yang mengurusi komunikasi/pertahanan/luar negeri.

11. Sadar terhadap kelemahan dakwaannya dengan pasal suap, belakangan mulai muncul kriminilisasi kasus LHI menggunakan trading in influence.

12. Sebuah aturan yang diratifikasi dari UN Convention Against Corruption. Tool ini sudah jadi instrumen hukum di Indonesia? belum!

13. Orang yang bicara trading in influence mirip orang berhayal mengawang2 bisa menjerat pelaku suap secara retroaktif. UU-nya saja belum ada.

14. Permasalahan lain dalam kasus suap impor daging adalah sporadisnya aparat KPK dan badut2 yang mengatasnamakan aktifis antikorupsi.

15. KPK pasang TPPU tanpa diketahui terlebih dahulu criminal offence dibelakangnya. Tahukah anda apa predicate crime TPPU untuk LHI?

16. Ini adalah tanda tanya besar karena sampai detik ini KPK belum pernah umumkan pidana asal dari pencucian uang kasus LHI. Ini permasalahan.

17. Mereka pakai pasal suap yang gagal diterima & dijadikan predicate crime, diasumsikan telah melakukan pidana yang sama berulang2 sebagai pidana asal TPPU.

18. Lalu bagaimana kalau pasal suap yang jadi pidana asal saja gagal dibuktikan? otomatis TPPU tidak akan bisa dibuktikan selama criminal offence tak ada.

19. Mulai lagi mereka ngomong illicit enrichment. Sebuah konsep pemberantasan korupsi yang diratifikasi dari UNCAC dan masih dalam tahap perancangan.

20. PPATK konon sudah sodorkan RUU perampasan asset ke Presiden dengan konsep illicit enrichment sebagai upaya super dalam pemberantasan korupsi.

21. Illicit enrichment menggunakan pembuktian terbalik murni dengan standar pembuktian lebih ringan tanpa pidana asal, cukup modal laporan PPATK & LHKPN.

22. Lagi2 aturan ini tak bisa dikenakan dalam kasus daging impor karena masih dalam tahap pembuatan d PPATK, bahkan belum masuk DPR sama sekali.

23. Pembuktian terbalik tak dimaksudkan untuk buktikan tindak pidana. Pembuktian terbalik hanya berfungsi untuk mengejar asset.

24. Ada dua cara dalam TPPU: memidana orang atau mengejar hartanya saja. Jika untuk memidana, tak digunakan pembuktian terbalik.

25. Percayakah dengan penegakan hukum secara membabi buta? Hukum yang dipakai secara sporadis hanya akan hancurkan hukum itu sendiri.

26. Cara pintar (licik) KPK dalam menghindar dari sorotan kesahalan mereka adalah dengan menggoreng kasus ini dengan isue sensitif masalah perempuan dengan kata futsun.

27. Publik sibuk bergosip pribadi tersangka dan akan dikait2kan seolah jadi kebiasaan PKS. Lihat aja, sedikit omongan substantif masalah korupsinya.

28. Media dan sosial media beramai bicara masalah perempuan dan digoreng sebegitu rupa. Ini cara redherring KPK yang murahan dalam kasus impor daging.

29. Korupsi adalah extraordinary crime yang perlu upaya ekstra. Namun upaya luar biasa tetap harus dalam koridor dengan tool yang telah disediakan UU.

30. Jangan karena menggebu ingin memberantas korupsi lalu melanggar non-self incrimination dalam sistem common law yang sekarang kita pakai.

31. Sistem hukum yang benar bekerja memakai hukum acara pidana/UU lain yang telah disepakati sebagai dasar acuan dalam penegakan hukum di negara ini.

32. Jangan pakai cara2 diluar hukum acara karena negara ini menganut non-self implementing legislation. Harus ada UU dulu sebelum diimplementasikan.

33. Maka tak benar jika penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi memakai cara di luar prosedur hukum karena rentan perampasan hak manusia.

34. Plototi kasus ini secara substantif! Jangan teralihkan dengan isue asusila yang sengaja dibuka untuk mengalihkan perhatian kita.

35. Kebenaran bukan milik KPK semata. Kebenaran selalu bersandar pada aturan yang dipahami secara komprehensif dan imparsial.

Bukti Aliran Uang PT. Anugerah Nusantara Ke Demokrat


ICW BERANI BUBARKAN DEMOKRAT?


Riwayat Korupsi PT. ANUGERAH NUSANTARA

Neneng (istri Nazarudin) Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan PLTS.

sidang korupsi PT.ANUGERAH NUSANTARA http://t.co/ynlPfv0mxa

divonis 6 tahun http://t.co/oTj6jnQk7B

divonis 6 tahun dan banding http://t.co/KenfBg1ZGC

Aliran Dana PT. ANUGERAH NUSANTARA Ke Partai Demokrat

Berikut adalah rekapitulasi aliran dana utk keperluan partai DEMOKRAT yang berasal dari PT. ANUGERAH NUSANTARA yang dihimpun dr tahun 2008:


1. 28/01/2008 - Kas Bank Mandiri Graha Irama Nng qq PB a/n Ayub Khan utk pembuatan kalender partai MN Rp 40,000,000

2. 25/01/2008 - Untuk Pak Joni Alen Proy Dishub Rp350,000,000 - USDD $45.000 x Rp.9.390 untuk Pak Emir Proy. Dishub Rp 422,550,000

- USDD $ 5.000 Rp.9.390 untuk Pak Joni Alen Proy. Dishub Rp 46,950,000

3. 07/01/2008 - Untuk Pak Ardi DPR Rp 564,900,000

4. 01/07/2008 - Kas Pa´ Nazar tgl 1-7-08 via Indah u/ Presentasi data Partai Rp 2,000,000
- Kas Bank Mandiri Sabang tgl 07/07/08 a.n/ MR.C qq Transfer ke Mandiri Galaksi Bekasi a.n/ Nurachmad Rusdam (Partai) Rp 150,000,000

5. 08/07/2008 - Pemby. stiker partai JA via Pak Darsono Rp 1,600,000

6.16/07/2008 - Pemby. Baju gamis Demokrat tgl 15-7-08 (Partai), USD 10.000 Rate : 9.280 kpd Bp. Hadi Utomo (KETUM) Rp 92,800,000
- Setor tunai tgl 17-7-08 ke Rek. Mandiri a/n Ayub Khan (Partai) No. Rek : 143-000-203-0193 (Dedy)

7. Rp5,000,000 - Transfer ke Rek. Mandiri a/n Ayub Khan (Partai) No. Rek : 143-000-203-0193 tgl 18/7/2008 Rp 105,000,000

8. 18/07/2008 - Pemby. Biaya pembuatan sticker Partai via Pa´ Darsono Rp 2,600,000

9. 24/07/2008 - Tambahan Kas Kasir dari Brankas (Bendera Partai) Rp 30,000,000
- Pelunasan pembuatan Bendera partai 200 bh tgl 24-7-08 dari total Rp 30.500.000 Dengan DP sblmnya sbs Rp 2.000.000 via Indah Rp 28,500,000

10. 29/07/2008 - Kas ATM Mandiri Graha Irama tgl 29-7-08 qq Transfer Bank Mandiri a/n Ayub Khan u/ Kepentingan Partai Rp 2,500,000
- Pemby. Pelunasan pembuatan bendera Partai kpd Pa´ Rizal, tgl 4-8-08 Rp 8,800,000

- Pemby. Biaya pembuatan sticker (Partai) kpd Pa´ Ado tgl 4-8-08 Rp 10,000,000
- Kas MR.D .Partai tgl 2-8-08 USD 25,000 Rate : Rp. 9,280 Rp 232,000,000 - Tambahan Kas Kasir dr Brankas tgl 5-8-08 (Stiker & Bendera Partai)
- Kas Mandiri Sabang tgl 11/08/08 qq Transfer ke Rek. Mandiri a/n Ayub Khan (Partai) No. Rek : 143-000-203-0193

11. Rp15,000,000 - Kas Fita tgl 12/08/08 u/ Bu Yuni (Kepentingan Partai Demokrat) Rp 2,000,000
- Kas Mr.B tgl 12/08/08 u/ Urusan Partai via Hidayat Rp 10,000,000

12. 12/08/2008 - Tiptipan / untuk keperluan partai MR.D Via Saan Mustofa USD $50,000 x Rp.9,178 Rp 459,350,000
- Kas MR.D Via MR, A untuk Partai USD $ 100,000 x Rp. 9,187 Rp 918,700,000

13. 16/08/2008 - Kas ATM Mandiri tgl 16-8-08 qq Transfer ke Ayub Khan (Partai) Rp 0,000,000

14. 20/08/2008 - Transfer ke Rek. a/n Pa´ Koesjanto SP u/ Keperluan MR.E (Partai) Rp 10,000,000
- Tambahan kas Kasir dr brankas tgl 26-8-08 (Kartu nama & Kalendar Imsakiyah - Partai) Rp 30,000,000

15. 26/08/2008 - Kas MR. A u/ Jember (Partai) Rp4,000,000
- Kas Aang via Pa´ Nadjib tgl 28-8-08 u/ Oprsnl ke Blitar (Partai) Rp 2,000,000 - Kas Kasir dr Kas Brankas tgl 29-8-08 (Partai) Rp 50,000,000

16. 04/09/2008 - Mandiri Graha Irama tgl 4-9-08 qq Transfer ATM ke No Rek. 1430002030193 a/n Ayub Khan (Biaya Partai) Rp 7,500,000
- Kas Cek Mandiri No. EH 304648 a/n Anugrah tgl 5-9-08 qq Pemby. Baliho HUT RI, Baliho Ramadhan & Bendera Partai Rp 63,875,000
- Kas Cek Mandiri No. EH 304649 a/n Anugrah tgl 5-9-08 qq Pelunasan Kartu Nama sbnyk 500 box & Kalendar Imsakiyah (Partai) Rp 32,750,000
- Kas Cek Mandiri No ED 576263 a/n Mahkota tgl 9-9-08 qq Pemesanan Kaos & Bendera Partai kpd Nusada Prima Gemilang Rp 158,000,000
- Kas MR.D tgl 9-9-08 USD 10.000 Rate : 9.200 (Partai) Rp 92,000,000

17. 17/09/2008 - Kas Cek Mandiri No. EI 553104 a/n AN qq Pelunasan Pembelian 7000pcs Sarung Gajah Waduk Bordir
Komputer kepada Nusada Prima Gemilang (PARTAI) Rp 92,500,000 - Kas ATM Mandiri a/n Lala tgl 20-9-08 qq Transfer ke AS (Partai) Rp 25,000,000
- Kas ATM BCA Gold MR.C tgl 26-9-08 qq Kas MR.D Transfer ke Rek BCA a/n Jazilul Fawaid No. Rek 676-009-5654 (Partai PKB) Rp 10,000,000
- Tambahan Kas Kasir dr Kas Brankas tgl 27-9-08 u/ Geral, Aqrob (Partai) & Kas Rp 105,000,000
- Pemby. DP 50% Pembuatan bendera kpd Nusada Prima Gemilang tgl 27-9-08 (Partai) Rp78,125,000
- Pemby. Stiker a/n Jhoni Allen kpd Multi Grafika tgl 27-9-08 (Partai) Rp 4,000,000
- Kas Unang tgl 18-10-08 u/ Print warna A3 sbnyk 10 lbr Daftar Calon Legislatif Indonesia (Partai Demokrat) Rp 100.000

28. 23/10/2008 - Transfer ke Rek BCA a/n Muhammad Ja´far Al H No. Rek : 1200-2979-34 (AS - Partai) Rp 8,000,000
- Kas.MR.A tgl 24-10-08 (u/ Partai Demokrat). (Uang dr Kas di Yuli) Rp 20,000,000


- Pemby. Pembuatan 500 box kartu nama kpd Pa´ Ado (Partai) tgl 28-10-08. (Uang dr Kas di Yuli) Rp 11,500,000
- Pemby. Biaya partai u/ Pa´ Ado tgl 5-11-08 (uang dr Kas Yuli) Rp 10,000,000
- Pemby. Biaya kirim Bendera/Baliho ke Jember via Lorena tgl 10-11-08 (PARTAI) Rp 64,000
- Kas Fita tgl 12-11-08 u/ Kirim Baliho ke Blitar & Jember via Lorena (PARTAI) Rp 400,000
- Pemby. Biaya Ekspedisi kpd Pa´ Falah u/ Keperluan Partai tgl 14-11-08 Rp 3,928,000
- Pelunasan pemby. Baliho 4×6 a/n MR.B 65 buah @18.000 kpd Rabbani Grafis - Pa´ Ado (DP sbs 10jt sudah dibayarkan tgl 5-11-08).


(Uang dr Kas Yuli) Rp18,080,000 - Pemby. Biaya partai u/ Pa
- Kas Fita tgl 12-11-08 u/ Kirim Baliho ke Blitar &
- Pemby. Biaya Ekspedisi kpd Pa´ - Pelunasan pemby. Baliho 4×6 a/n MR.B 65 buah @ 18.000 kpd Rabbani Grafis - Pa´
- Transfer ke Rek. Mandiri a/n Ayub Khan (Partai). (Uang dr kas Yuli) Rp5 ,000,000
- Transfer ke Rek. Mandiri a/n Agus Nashi Ruddien (Partai). (Uang dr kas Yuli)Tambahan Kas Kasir dr Kas Brankas

tgl 27-11-08 u/ Stiker Partai 50% Rp20,000,000
- Pemby. 50% dr RP 22.400.000 u/ Stiker partai 112.000 lembar kpd Multi Grafika tgl 27-11-08 Rp11,200,000
- Pemby. Kpd Rabbani Grafis via Pa´ Ado tgl 2-12-08 u/ Biaya pembuatan Kartu Nama a/n Usman M.Tokan 100 box @ 17.500 (PARTAI).

(Uang dr Kas Yuli) Rp 1,750,000

- Ke-1 DP 50% u/ Pembuatan 100.000 @2.500 Bendera Partai kpd PT Masnila Utam Lestari tgl 4-12-08 (Uang dr Kas Yuli) Rp 125,000,000
- Pengajuan Eric tgl 9-12-08 u/ uang Qurban MR.B (PARTAI). (dr Kas Yuli) Rp 36,000,000
- Pelunasan biaya pembuatan sticker Partai kpd Multi Grafika tgl 11-12-08 (PARTAI) Rp 8,960,000
- Transfer ke Rek. Mandiri a/n Ayub Khan (PARTAI). (Pinjaman dr MR.C) via ATM Mandiri Mega kuningan a/n MR.C tgl 22-12-08 Rp 7,000,000
- Pin Partai Rp 5,000,000
- Seragam Partai Rp 3,500,000 - bndera partai Rp 500.000 - Ongkos jahit (Partai) Rp 10,500,000
- Pemby. Biaya pencetakan 3.000 exp Kertas Suara tgl 26-12-08 (dr Kas Yuli). (PARTAI) Rp 10,500,000

Pemby. Ke-2 (Pelunasan) u/ Biaya pembuatan Bendera Besar kpd PT Nusada Prima Gemilang (Pa´ Gerald) tgl 30-12-08 (PARTAI) (dr Kas Yuli) Rp 78,250,000
- Kas Pa´ Unang u/ Pembuatan Spanduk Partai Demokrat tgl 31-12-08 (dr Kas Yuli) Rp 1,000,000
- Tambahan Kas Kasir dr Yuli tgl 8-01-09 (u/ Kalendar Partai) Rp 35,000,000
- Kas Christina via Pa´ Nadjib tgl 9-01-09 u/ Pemb. Alat fogging UF-200 (PARTAI) Rp 14,500,000

10/01/2009 - Pembayaran DP 50 % Stiker Partai Multi Grafika Rp 11,300,000

12/01/2009 - Pemb. CD-R 50 pcs @4.500 u/ Pa Unang (PARTAI) Rp 225,000

15/01/2009 - Cek BRI No. CEL 405154 a/n PT Anugrah Nusantara tgl 15-01-09 (PARTAI) Rp 455,500,000
- Transfer ke Rek. Mandiri a/n Ayub Khan tgl 15-01-09 (Partai). Dari Kas Yuli Rp 30,000,000


- Tambahan Kas Kasir dr Yuli tgl 16-01-09 u/ PARTAI Pemby. Sbs 50% u/ pembuatan 10.000 pcs kalendar, 35.000 Buku Yasin, Kalendar Anak Menkes, 150 bola kaki + 150 bola volley kpd Bp. Nuril Anwar tgl 16-01-09 Rp 76,000,000

19/01/2009 - Pemby. Biaya pembuatan vinyl Bendera Demokrat (Partai) via Pa´ Darsono Rp1,000,000
- Pelunasan Pemby. Stiker Partai kpd Multi Grafika (dari Kas Yuli) Rp 11,300,000
- Pemby. Ke-1 sbs 50% total tagihan Rp. 30.400.000 kpd Multi Grafika u/ Pembuatan Stiker Partai (Baru). (dari Kas Yuli) Rp 15,200,000
- Tambahan Kas Kasir dr Yuli tgl 22-01-09 u/ Partai (Pa´ Gerald & Rabbani Grafis)

22/01/2009 - Pemby. Biaya ekspedisi pengiriman Kaos Oblong Partai ke Jember kpd PT Padil Perdana (Pa Gerald) Rp 14,104,000
- Pemby. 2.000 Kalendar Partai tgl 22-01-09 kpd Pa´ Nuril Anwar Rp 2,200,000
- Pemby. DP 50% u/ Baliho Partai kpd Rabbani Grafis dari total Tagihan sbs Rp 55.800.000,- Rp 55.800.000,-
- Kas MR.B u/ Partai USD 5.000 Rate : 11.035 Rp 55,175,000

28/01/2009 - BK:CekBRINo. CEL 405174 a/n PT Anugrah qq Pemby. DP 50% dari RP. 335.000.000,- u/ BenderaPartai kpd Itotto Rp 167,500,000
- Tambahan Kas Kasir dr Yuli tgl 28-01-09 u/ Partai & Roemah Handphone Rp 15,000,000
- Pelunasan kpd Multi Grafika u/ Pembuatan Stiker Partai (baru). DP sbs 50% sudah dibayarkan tgl 19-01-09 dari Kas Yuli Rp 15,200,000
- Tambahan Kas Kasir dr Kas Brankas tgl 3-02-09 u/ Arintas & Partai Rp 50,000,000
- Kas Pa´ Darsono tgl 4-02-09 u/ pembuatan sticker One Way u/ mobil & sticker Bendera (PARTAI) Rp 4,500,000
(belum termasuk laporan keuangan PT, ANUGERAH NUSANTARA ke partai demokrat thn 2006-2007 )

Bukti sudah ada, apakah ICW berani berteriak USUT TPPU NAZAR di demokrat tsb? PENGUSUTAN TPPU hanya seputar PT DGI? bagaimana dengan kasus ini?

Apakah akan kita saksikan kembali ICW dan KPK memainkan OPERA CANTIK orderan kekuasaan? Dengan menafikan bukti2 yang ada pada Demokrat ??

KPK Tolak Ikut Rapat dengan Timwas Century

(KPK TAK BERANI DATANG?)

Rapat rutin Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century yang digelar setiap Rabu, hari ini 22 Mei 2013 terpaksa dibatalkan, lantaran perwakilan KPK menolak hadir. Dalam surat yang dikirimkan ke DPR, KPK menilai agenda rapat telah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang sedang didalami.

“Bahwa untuk menjaga objektivitas dan menghindari conflict of interest dalam penanganan perkara bank Century yang tidak pada tempatnya mempertemukan penyidik dan pihak-pihak yang sudah dan yang akan dimintai keterangan oleh KPK,” kata anggota Timwas, Hendrawan Supratikno, saat membacakan surat dari KPK.

Selain itu, denga alasan untuk menjaga independensi KPK, pimpinan KPK memang dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

Keputusan KPK ini tentu disesalkan oleh Timwas Century. Seharusnya jika memang tidak bersedia mengikuti agenda rapat, KPK bisa berkomunikasi langsung dengan Timwas sejak jauh-jauh hari. Padahal dalam rapat kali ini Timwas juga berkeinginan mendengarkan hasil pemeriksaan terhadap Sri Muyani.

“Kami terus terang kecewa. KPK dalam kesempatan ini menyampaikan hasilnya dengan SMI. Kami juga tahu batas pertemuan. Kami kan hanya ingin mendengar progress report tidak ingin melakukan persidangan,” sambung anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
Dengan menolak untuk menghadiri rapat Timwas, hal itu seolah menyimpulkan bahwa KPK tidak berkenan bersikap pro aktif mengusut tuntasnya kasus Bank Century, yang salah satunya juga membongkar proses Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

“Kesan kami sudah menjadi kenyataan bahwa KPK secara psikologis tidak siap untuk berhadapan dengan kita untuk membongkar FPJP ini. Kalau begitu kita ingin usul kita yang mendatangi ke sana. Dulu KPK jilid dua kita pernah. Ini kalau bisa kita kesana lagi,” tegasnya.

Dalam rapat kali ini Timwas mengundang pimpinan dan penyidik KPK yang menangani perkara pemberian FPJP Bank Century, pejabat BI, mantan pejabat BI, mantan direksi, komisaris Bank Century, serta Notaris Buntario Tigris Darmawan. Namun karena KPK tak datang, maka rapat terpaksa dibatalkan.

"Dugaan Korupsi Para 'Sengkuni' Demokrat"


By @TrioMacan2000


1. Kita bahas dugaan korupsi para Sengkuni di Partai Demokrat ya. Sengkuni banyak. Kita bahas satu per satu saja dulu ya

2. Kita mulai dgn Sengkuni2 senior yg paling berperan dlm menabur fitnah dan bisikan maut ke SBY : Amir Syamsuddin, Syarif Hasan, Jhoni Allen, Max Sopacua dll


AMIR SYAMSUDDIN

3. Siapa yang tak kenal Amir Syamsuddin? Mantan Plt Sekjen PD yg sekarang jadi Menteri Hukum dan Ham dan Seswan Kehormatan PD?

4. Namun, sedikit diantara kita yg tahu persis siapa Amir S sebenarnya. Namanya banyak dikaitkan dgn dugaan kasus2 korupsi & mafia hukum

5. Sebelum jadi Menhukham Amir Syamsudin adalah lawyer. Pernah bergabung dan dibina lawyer senior OC Kaligis. Banyak tangani klien koruptor

6. Kasus yg paling menghebohkan yg diduga melibatkan Amir Syamsudin ini adalah praktek mafia hukum & suap Hakim Agung yg dituduhkan padanya

7. Tuduhan suap oleh Amir Syamsuddin ke Hakim Agung yg tangani Perkara TUN DL Sitorus di MA itu mencuat ketika ada lawyer yg tertangkap KPK

8. Pada dokumen2 yg disita KPK tercatat ada pengeluaran uang dari DL Sitorus sebesar 141,3 M yg digunakan utk mengurus perkara TUN tsb

9. Dari aliran dana 141.3 M tsb, ada catatan penyerahan uang yg sangat jelas langsung ke AS yg diduga adalah Amir Syamsuddin sebesar 27 M

10. Uang 27 M tsb belum termasuk aliran uang lainnya yg mungkin secara tdk langsung diterima AS. Semuanya utk "mengurus" perkara TUN tsb

11. Dari 'dana operasional' 141.3 M tsb diduga sebagian besar digunakan utk suap ke Hakim Agung AS dan PEL cs. Hasilnya : DL Sitorus menang

12. DL Sitorus yg sdh divonis bersalah utk kasus pidananya, berhasil memenangkan PK TUN nya di MA. Akibatnya negara rugi sekitar 2 Triliun

13. Kerugian tsb krn kebon sawit seluas 47.000 ha plus lahan hutan yg dikuasai secara tdk sah seluas 33.000 ha kembali dikuasai DL Sitorus

14. Menteri Kehutanan saat itu MS Kaban pun meradang krna tanah dan hutan negara seluas 80.000 ha dirampok dgn bantuan mafia2 hukum ini

15. Kasus PK TUN di MA ini adalah suatu kasus yg sgt aneh dimana dlm kasus pidananya DL Sitorus sdh dikalahkan tapi PK TUN nya bisa menang

16. Semua keanehan dan keganjilan dlm PK TUN di MA yg akibatkan negara rugi 2 Triliun ini bisa terjadi diduga karena peran Amir Syamsuddin

17. Dugaan penyuapan dan Mafia Hukum oleh Amir Syamsuddin ini kemudian dilaporkan ke KPK dan Satgas Anti Mafia Hukum

18. Satgas Anti Mafia hukum pun melalui sekretarisnya Denny Indrayana melaporkan dugaan suap dan mafia hukum Amir S ini ke KPK

19. Sbg Sekretaris Satgas Anti Mafia Hukum, Denny Indrayana TAHU PERSIS keterlibatan Amir S dalam kasus ini. Itu sebabnya skrg dia dibungkam

20. Surat satgas anti mafia hukum ttg keterlibatan Amir S pada kasus penyuapan hakim agung yg dikirim ke KPK s/d saat ini tdk ditanggapi KPK

21. Lalu tiba2 saja, Satgas anti mafia hukum itu DIBUBARKAN. Jejak praktek mafia hukum yg diduga dilakukan Amir Syamsuddin cs pun lenyap

22. Namun tentu saja Denny Indrayana yg skrg sdh menjabat wamen tahu persis keterlibatan Amir S yg skrg juga merupakan atasannya sendiri

23. Tidak itu saja, Denny Indrayana juga tahu persis dugaan keterlibatan Amir Syamsuddin pada kasus korupsi Depo Pertamina Balaraja

24. Kasus Korupsi di Depo Pertamina Balaraja yg rugikan negara US$ 99 juta atau hampir 1 Triliun tsb melibatkan Sandi Uno, kontraktornya

25. Akibat korupsi di Proyek Pembangunan Depo Pertamina tsb, BPK melarang Pertamina membangun Depo2 BBM di seluruh RI sblm kasus tsb tuntas

26. Kasus Korupsi Depo BBM Pertamina yg diduga melibatkan Amir S dan Sandi Uno cs itu sampai skrg mangkrak di Kejagung RI. Dipetieskan !

27. Konsekwensinya, PERTAMINA sampai hari ini tidak diizinkan membangun Depo BBM baru utk meningkatkan kapasitas stok BBM nasional

28. Akibatnya? Pemerintah RI dan Pertamina tdk bisa mengimpor BBM dlm jumlah besar ketika harga minyak dunia turun. Tdk ada storage BBMnya

29. Kerugian negara dan rakyat Indonesia akibat kelangkaan atau mahalnya harga beli BBM utamanya disebabkan kasus ini dimana Amir S terlibat

30. Amir S Sang Menteri Hukham yang juga merupakan atasan Denny Indrayana juga pernah diduga terlibat praktek mafia hukum lainnya :

31. Amir S juga memegang kasus tersangka kasus dugaan korupsi pembelian 4 helikopter Mi-17 untuk TNI AD Brigjen (Purn) Prihandono

32. Amir S juga terlibat dalam kasus korupsi proses ruilslag tanah Bulog dan PT Goro Batara Sakti sbg lawyer Mantan KaBulog Beddu Amang

33. Sungguh teramat panjang daftar dugaan praktek Mafia Hukum yg dituduhkan ke Amir Syamsuddin, Sang MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

34. Lalu dengan catatan hitam seperti itu kenapa Presiden SBY malah menunjuk Amir Syamsuddin sbg Menteri Hukum dan HAM RI? apa motifnya?

35. Banyak kalangan menduga penunjukan Amir S sbg Menhukham utk balas jasa Amir S dlm tangani kasus Ibas dan untuk amankan kasus Nazar cs

36. Atau mungkin juga karena setoran Amir syamsuddin jelas ke Cikeas ? Yang pasti salah satu dari itu atau mungkin semuanya benar hehe

37. Mau bukti? Lihat saja vonis Nazar yg sangat ringan (4 tahun 10 bulan) dan kebebasan Nazar saat ini bermanuver di LP dan di luar LP

38. Yang pasti adalah saat ini KPK tidak pernah mau sentuh laporan penyuapan dan praktek mafia hukum yg diduga dilakukan Amir Syamsuddin

39. Bahkan KPK jg tdk mau usut suap Nazar ke Didi Irawadi anak Amir S US$ 5000 yg pernah menghebohkan itu. Senyaaaap..lenyaaap. Kenapa? Hehe

40. Dengan reputasi luar biasanya itu, banyak kalangan menobatkan Amir Syamsuddin sbg Mafia Hukum No. 1 Republik Indonesia. Luar Biasa!


SYARIEF HASSAN

41. Sengkuni senior No. 2 Syarif Hassan. Kita ga usah bahas dugaan korupsinya yg lama2. Ada kasus korupsinya yg baru di Kemenkop UKM yang dipimpinnya

42. Saat ini Direktur Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM Kiemas Danil, sedang galau berat. Resah dan gelisah

43. Sang Direktur LPDB mengaku dipaksa Menkop UKM utk menyalurkan dana sebesar 70 M kepada koperasi fiktif yg dikelola oleh Vence Rumangkang

44. Uang negara 70 M itu dipaksa oleh Menkop UKM Syarif Hassan utk disetor ke Koperasi FIKTIF milik Ventje yg juga pendiri Partai Demokrat

45. Awalnya Kiemas Daniel, Sang Direktur LPDB Kemekop UKM tdk bersedia membantu korupsi uang negara 70 M itu, namun akhirnya dia menyerah

46. Sang Direktur LPDB Kemenkop UKM itu diancam dipecat oleh Menteri Syarif Hassan jika tdk mau membantu pencairan uang 70 M itu

47. Menteri Syarif H ngotot uang 70 M itu hrs sgra ditransfer ke Koperasi Fiktif Ventje krna uang itu akan digunakan utk operasi politik

48. Uang 70 M itu akan digunakan untuk operasi politik menghancurkan Anas Urbaningrum dan menyuap pendukung2 Anas di daerah2 / DPC2

49. Tidak itu saja, Direktur LPDB Kemenkop UKM juga dipaksa Menteri Syarif Hassan utk beri dana bantuan bergulir 20 M utk BPR milik anaknya

50. Korupsi 90 Milyar oleh Menkop UKM Syarif Hassan melalui penyalahgunaan Uang Pembiayaan Dana Bergulir milik negara ini sangat nyata

51. Silahkan KPK usut korupsi Menteri Syarif Hassan ini. Dijamin hanya dlm tempo 1 hari, Syarif Hassan, Ventje, Daniel Cs bisa langusung TSK !


MAX SOPACUA

52. Nah, skrg kita kuliti korupsi Sengkuni Senior lainnya, Max Sopacua. Dia jelas disebutkan terima suap 45 juta dlm pengurusan proyek Alkes

53. Uang 45 juta yg dia terima dari Komisaris Kimia Farma itu sdh jadi fakta di persidangan, bagian dari suap Mobil CRV baru yg dibelikan Kimia Farma

54. Max Sopacua juga terbukti sesuai Laporan PPATK menerima bagian suap 1.8 M dari mantan sekjen Kemenkes yg terima suap 9 M

55. Dengan bukti2 yg sangat kuat ini termasuk korupsi di proyek Diknas, Max Sopacua sampai2 pernah mangkir 3 kali ketika dilpanggil KPK

56. Max Sopacua juga tercatat mangkir 3 kali ketika dipanggil jadi saksi di pengadilan Tipikor dlm korupsi Angie di Diknas. Dia ketakutan

57. Saat ini dgn semua bukti2 yg ada : suap dan korupsi Max Sopacua di Kemendiknas, di Kemenkes dll, KPK RI sdh bisa tetapkan dia sebagai TSK

58. Lalu kenapa KPK tidak juga tetapkan Max Sopacua yg juga wakil ketum PD itu sbg TSK? Kasihan sama Paulina istri muda Max Sopacua? Hehe


JHONI ALLEN MARBUN

59. Yg lebih parah adalah perlakuan KPK terhadap Jhoni Allen Marbun Waketum PD satunya lagi. Bukti2 sdh cukup terkait korupsi2 Jhoni Allen

60. Jhoni Allen Marbun sang ketum PD ini terlibat banyak kasus korupsi. Dari Korupsi Anggaran Stimulus sampai mark up Tanah Kuburan hehe

61. Jhoni Allen Marbun ini sempat dinyatakan TSK dan BURON oleh KPK saat dia mangkir 3 kali dari panggilan pemeriksaan KPK

62. Karena terkait kasus suap 1 M ke Jhoni Allen utk pengurusan anggaran stimulus itu, Jhoni Allen ngumpet di rumah wakil ketua Kom III DPR

63. Resco Ajudan Pribadi yg menerima uang suap dari pengusaha dan yg menyerahkannnya ke Jhoni Allen pun disuruh kabur. Pulang kampung.

64. 2 thn yang lalu KPK berjanji akan tangkap Jhoni Allen kalau Resco tertangkap. Namun faktanya ketika Resco menyerahkan diri, dia aman2 saja

65. Kenapa Jhoni Allen Waketum PD bisa "selamat" dari jeratan KPK meski dia terbukti terima suap 1 M dan korupsi 13 M di tanah kuburan?

66. Jawabnya semua elit PD tahu : Jhoni Allen Marbun ini sohib kental Presiden SBY. Dia banyak bantu sumbang uang ke SBY dan PD sejak 2004

67. Kesimpulannya : meski kita koruptor KAKAP, mangkir dari panggilan KPK & Pengadilan TIPIKOR, selama kita masih sohib Presiden : SELAMAT!

68. Apalagi jika kita adalah anak Presiden atau Istri Presiden. Mau merampok uang negara dan korupsi besar2an pun tak akan disentuh KPK

69. Beda saat KPK dipimpin Antasari Azhar, besan presiden korupsi pun tak peduli. Ditangkap! Meski akhirnya gantian AA dikriminalisasi

70. Sekian dulu. Nanti disambung lagi. Korupsi mana lagi yang hendak kau dustakan KPK? Rakyat mana lagi yg hendak kau TIPU KPK? MERDEKA!

Tim Elang Hitam Dibalik "Penghajar' PKS



Analisa terkait operasi Elang Hitam semakin menunjukan kebenarannya.

Tim Elang Hitam dengan Rizal Malarangeng sebagai Panglimanya ini memang luar biasa. Satu demi satu maksud dan tujuannya tercapai.

Elang Hitam sebenarnya adalah julukan atau kata sandi untuk Rizal M. Sedangkan Tim Elang Hitam memiliki maksud dan tujuan khusus.

Mengenai maksud, tujuan, modus dan pihak2 yang terlibat di Tim Elang Hitam.

Pertama : Tim Elang Hitam bertujuan sebagai Tim Pembentuk Opini melalui jaringan media kelompoknya sendiri dan media2 rekanannya.

Opini utama yang mau diciptakan TEH (tim elang hitam) adalah bahwa Mantan Menpora Andi M sama sekali TIDAK BERSALAH dalam korupsi Hambalang.

TEH menciptakan opini bahwa ada pihak2 lain yang "sebenarnya" yang paling dan harus disalahkan dalam korupsi Hambalang.

Yang menjadi sasaran atau target utama TEH adalah mantan Menkeu Agus Martowardoyo. Kenapa? Ini ada kaitanya dengan tujuan TEH yang lain.

Untuk perkuat tuduhan TEH tersebut, dipublikasikanlah secara masif LHP BPK yang memang mencantumkan Menkeu Agus sebagai pihak yang terlibat di No. Urut 1.

TEH tidak "bongkar dan serang" pejabat Kemenkeu yang menjadi pelaku korupsi yang sebenarnya yakni : wamenkeu Any Ratnawati.

Kenapa? Mungkin terkait posisi khusus wamenkeu (saat itu dirjen anggaran) di mata SBY dan Partai Demokrat.

Any Ratnawati adalah mantan dosen pembimbing SBY di IPB sekaligus banyak berjasa bagi PD dalam menggolkan proyek2 APBN yang "pesan" PD.

Joyo Winoto, dosen IPB, mantan Ka BPN dan mantan Direktur Brighten Institute (timses SBY) juga tidak diserang oleh THE.

Padahal keterlibatan Joyo Winoto terima suap dari pengurusan sertifikat Hambalang sudah jadi pengetahuan publik. Banyak diberitakan media.

Kedua : TEH berperan untuk membantu usaha penjatuhan Anas sebagai Ketum PD dengan menciptakan opini2 sesat/palsu/salah. Mau tanam jasa ke SBY.

Ketiga : TEH membantu meredam pemberitaan2 media tentang korupsi Hambalang jika terkait anggota keluarga Cikeas.

Keempat : TEH meredam pemberitaan yang luas tentang keterlibatan dan peran Choel M dalam korupsi Hambalang termasuk penerimaan suapnya.

Kelima : TEH berperan besar dalam penciptaan opini publik terkait kasus2 korupsi lain yang akan & sedang diusut KPK, termasuk opini tentang PKS.

Tujuan TEH satu persatu terwujud. Anas jatuh, Agus Marto digeser ke BI, keterlibatan Cikeas dalam korupsi2 Nazar senyap, PKS babak belur.

Khusus untuk Agus Marto, selain digunakan sebagai target pengalihan isu tentang siapa penganggungjawab utama korupsi Hambalang juga ada misi khusus.

Misi khusus itu diduga terkait erat dengan rencana Bakrie Grup untuk rebut saham divestasi Newmont tahap II yang selama ini terganjal Agus.

Meski sudah ada vonis MK yang patahkan sikap Menkeu Agus mengenai definisi "dikuasai negara" tersebut, menkeu Agus ngotot hambat rencana Bakrie.

Jadi, Menkeu Agus harus "disingkirkan". Ada kepentingan Bakrie disini yang sekaligus jadi dasar bagi Bakrie untuk membiayai operasional TEH.

TEH dengan jaringan medianya (vivanews, TEMPO dll) mampu menggiring opini sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Untuk kelabui publik, dibuatlah dagelan "keributan" antara Rizal dengan TEMPO beberapa waktu yang lalu. Cover TEMPO dijadikan "motifnya".

Padahal semua itu sandiwara belaka? Kenapa? Cover TEMPO yang "diprotes" Rizal karena dinilai tendensius itu sangat jauh beda dengan isi berita.

Seluruh rangkaian isi berita TEMPO pada edisi tersebut malah membela dan bentuk opini yang membela Malarangeng Cs. TEMPO sudah seperti jubir mereka.

TEMPO sudah lama diketahui dan terbukti jadi media komparador istana. Sejak TEMPO angkat pertama sekali Korupsi Hambalang sebagai Laputnya.

Sejak itu, Istana melakukan pendekatan kepada TEMPO. Tentu tidak gratis. Konsesi2, kompensasi2, bisnis2 iklan pun mengalir deras ke TEMPO.

Berbagai kementerian/lembaga/BUMN pun ramai diarahkan kerjasama dengan TEMPO. Terutama Kemenpora dan Kemenkop UKM. TEMPO untung besar.

Rizal M dengan Tim Elang Hitamnya sukses. Opini publik untuk desak Andi M ditahan atau Choel M dijadikan TSK oleh KPK. Senyap.

Tim Elang Hitam ini juga berkolaborasi dengan KPK. Hal ini wajar karena KPK sudah 100% jadi antek Istana. Takluk bertekuk lutut.

Kolaborasi dengan KPK ini dibuktikan dengan peran TEH meredam opini ketika KPK umumkan rencananya untuk mulai usut korupsi Hambalang tahap II

KPK membodohi dan perdaya rakyat. Sibuk usut korupsi Hambalang tahap II (pengerjaan) sedangkan korupsi Hambalang tahap I belum tuntas.

Kenapa KPK berbuat CURANG dan AMORAL seperti itu? Karena Hambalang tahap I dominan melibatkan orang2 Istana/Cikeas

Pada Hambalang tahap I (perencanaan/anggaran) peran Choel, Nazar, Any, Mulia, Joyo, Ign Mulyono, dst sangat besar. Ibas pun terseret2.

Sedangkan Anas yang masih dicari2 dan dipaksakan bukti2nya dalam tuduhan gratifikasi mobil Harier, sudah duluan dikebut jadi TSK.

Berdasarkan fakta, petunjuk, modus dan informasi yang ada, diduga keras bahwa Tim Elang Hitam inilah yang juga berperan "menghajar" PKS.

Modus dan paternnya similar dengan perekayasaan opini yang dulu ditujukan untuk menghajar Anas selama 1 1/2 tahun. Pihak2 yang terlibat juga sama.

Kuat dugaan bahwa Malarangeng cs dibantu Vivanews grup (milik Bakrie. TV one sebagai lokomotifnya), TEMPO, Nezar Patria & mungkin Ulin Yusron cs.

Jika dulu kekuasaan dan kepatuhan diraih dengan perang, kini yang berperan besar adalah opini. Media2 sebagai senjata utamanya.

Kembali mengutip statemen Dahlan Iskan beberapa waktu yang lalu : "Jika pencitraan kita bagus, kita bisa membuat apa saja. Publik percaya".

Pencitraan itu hanya sebagian dari opini. Jadi dapat dibayangkan bagaimana jika pihak2 yang banyak uang atau punya media besar, ciptakan opini sesat.

Ada Apa Dengan TVOon dan METROmini?




Tentunya masyarakat bertanya dengan keberadaan TV One dan Metro TV dengan tiba-tiba menghentikan tayangkan live pada edisi Jumat, 17 Mei 2013 terhadap persidangan terpidana Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman yang dihadiri para saksi-saksi seperti AF, LHI dan sebagainya.

Biasanya kedua media tersebut selalu menayangkan persidangan korupsi secara live hingga selesai, tapi setelah AF bersaksi acara live diberhentikan dan dilanjutkan dengan acara lain. Sangat disayangi sekali, media-media langsung menghentikan siarannya karena kesaksian AF menguntungkan PKS dan dianggap berlawanan dengan opini dituduhkan atau dibangun sejumlah media selama ini.

Sedangkan Pada berita-berita selanjutnya, di sore dan malam hari, kedua TV tersebut hanya menayangkan cuplikan-cuplikan “tertentu.” Karena  media pasti tidak mau malu dan pasti akhirnya tetap memvonis salah LHI karena media mau citra dirinya tetap baik, memiliki integritas dan media TAK PERNAH SALAH (Inilah kekuatan media mainstream saat ini mereka begitu mudah untuk membangun opini).

Pertanyaan: Ada apa sebenarnya di balik pemberhentian tayang live tersebut? Perlu kita pertanyakan integritas kedua media tersebut, masihkah independen atau telah diintervensi si pemilik modal? untuk kepentingan politik menjelang pemilu 2014? Apakah benar ada upaya media ingin menghancurkan PKS?

Bisa kita bayangkan jika media telah dikuasai kekuatan politik? Bisa kita bayangkan informasi yang disuguhi selalu memihak pada pemiliknya? Bisa kita bayangkan informasi yang dituangkan selalu akan menjatuhkan lawan politik?

Apapun yang media sajikan jangan ditelan mentah, jangan digunakan sebagai referensi utama, jangan digunakan sebagai patokan mutlak dan sebaiknya lihatlah segala masalah dari segala sisi atau istilah kerennya lihatlah dari segala ilmu agar termasuk penonton kritis dan pembaca yang cerdas sehingga bisa membedakan antara opini dan fakta karena saat kita hidup di zaman intelektualitas.

Andai kedua media tersebut tetap setia menayangkan berita tersebut tentu akan terungkap kebenaran sesungguhnya, tentunya masyarakat semakin tahu mana opini dan fakta, atau jangan-jangan kedua media tersebut tak ingin masyarakat untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya atau sengaja mengelabui masyarakat dengan menayangkan informasi sepotong-potong. Walaupun kedua media menghentikan penayangan live, sepertinya masyarakat tidak akan tertutup mata hati untuk mencari kebenaran dari media social dan media alternatif lainnya yang masih setia menyampaikan informasi yang valid.