KRONOLOGIS KASUS SUMBER WARAS, Baca Biar Waras!


Gaung kasus Sumber Waras semakin membesar gemanya ketika AHOK menantang BPK secara terbuka. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya meskipun DKI Jakarta selalu mendapat predikat hasil audit WDP (Wajar Dengan Pengecualian), AHOK selalu memuji kinerja BPK, dan selalu bangga bahwa LHP (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN) BPK adalah kado terindah bagi ulang tahun DKI Jakarta.

Tapi anehnya, jika sebelumnya AHOK selalu memuji kinerja BPK, mengapa tiba-tiba AHOK marah dan mengumbar caci-makinya terhadap BPK?

Jawabannya, karena BPK mengungkap kasus Sumber Waras menjadi bagian penting temuannya.

Baiklah, agar tidak bingung mari kita buka LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK yang membuat AHOK tak kuasa menahan amarahnya dan dengan penuh kesadaran mengumbar caci-makinya pada BPK di media massa.

(1) Ketika mendapat sorotan tajam dari Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumulo terkait rendahnya serapan APBD DKI Jakarta, AHOK selalu berkilah dan membela diri “Tidak masalah serapannya rendah, asal uangnya tidak dikorupsi”.

(2) Sayangnya, pembelaan AHOK terkait rendahnya serapan APBD DKI Jakarta tidak sesuai dengan fakta yang diungkap dalam LHP BPK.

(3) BPK menemukan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang nilainya sangat fantastis.

(4) Menurut LHP BPK ada 38 temuan senilai Rp 2.162.430.175.391,-

(5) Jadi inikah yang dimaksud AHOK tidak masalah serapan APBD nya rendah asal uangnya tidak dikorup?

(6) Dan dari nilai temuan Rp 2.16 triliun tersebut ada 3 kasus besar yang mendapat sorotan dari masyarakat yaitu 1. Kasus Sumber Waras, 2. Kasus UPS dan 3. Kasus Bantargebang.

(7) Dari ketiga kasus besar tersebut, kasus UPS yang ditangani oleh Bareskrim Polri sudah memasuki tahap persidangan.

(8) Dalam persidangan UPS, AHOK pun nekad 'berbohong' tidak menandatangani APBD-P, Ahok malah mencatut' nama Presiden Jokowi. Beruntung Hakim Ketua Soetardjo mematahkan kebohongan AHOK dengan menunjukkan dokumen resmi APBD-P yang telah ditandatangani AHOK.

(9) Dalam persidangan UPS tersebut AHOK juga hanya mampu mengumbar kata “TIDAK TAHU”. Padahal sebelum sidang digelar, AHOK berjanji di hadapan media akan membongkar secara tuntas aktor intelektual yang meloloskan anggaran UPS yang katanya anggaran siluman.

(10) Tapi dalam persidangan UPS tersebut, janji AHOK hanya omong kosong. AHOK lebih banyak bungkam dan menjawab TIDAK TAHU.

(11) Sedangkan kasus Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan KPK.

(12) Dibandingkan kasus UPS, kasus Sumber Waras lebih panas karena diduga melibatkan AHOK secara langsung.

(13) Dari berbagai dokumen yang telah menjadi milik publik, AHOK adalah inisiator sekaligus eksekutor pengadaan tanah Sumber Waras, bukan SKPD Dinkes.

(14) Hasil audit investigasi BPK yang telah diserahkan pada KPK menunjukkan telah ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191.334.550.000 (191 Miliar) dalam pembelian tanah Sumber Waras.

(15) Kerugian tersebut diurai dalam 6 kategori pelanggaran hukum yaitu tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

(16) Tim Auditor BPK berhasil menemukan disposisi tertanggal 8 Juli 2014, yang berisi perintah Plt Gubernur AHOK kepada Ka Bappeda DKI pada surat penawaran dari YKSW (Yayasan Kesehatan Sumber Waras), untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras senilai Rp 755.689.550.000 (755 Miliar) melalui APBD-P 2014.

(17) Disposisi untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras melalui APBD-P tersebut dibuat oleh AHOK sehari setelah menerima penawaran dari YKSW tertanggal 7 Juli 2014.

(18) BPK menilai disposisi tersebut janggal dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, Perpres No 71/2012 dan UU No 2/2012.

(19) Sebagai pejabat yang telah berkoar-koar hanya akan taat pada konstitusi dibandingkan kitab suci, AHOK seharusnya memberi teladan untuk mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku.

(20) Bukankah peraturan dibuat untuk memperlancar proses, tertib administrasi dan mencegah tindak pidana korupsi?

(21) Dengan mentaati peraturan dan tertib administrasi maka semua program dan kebijakan bisa dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan.

(22) Selaku Plt Gubernur seharusnya AHOK tidak ikut campur secara detail. Karena sangat membahayakan dirinya, kedudukan dan jabatannya jika akhirnya terjerat pada tindak pidana korupsi.

(23) Padahal sebelumnya Dinkes DKI Jakarta telah menetapkan syarat teknis untuk membeli tanah yang akan dibangun sebagai rumah sakit yaitu:
1. Tanah harus siap bangun;
2. Bebas banjir;
3. Memiliki akses ke jalan besar;
4. Minimal luas 2500 m2.

(24) Dan hasilnya, berdasarkan kajian teknis dari Dinkes, tanah Sumber Waras tidak memenuhi syarat karena masih berdiri 15 bangunan sehingga tidak siap bangun, tidak bebas banjir, rawan macet dan tidak memiliki akses ke jalan besar.

(25) Sebagai pencerahan, lahan RS Sumber Waras terdiri dari dua bidang tanah, dalam satu hamparan dengan satu NOP (Nomor Obyek Pajak).

(26) Tanah seluas 32.370 m2 bersertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) dan yang satunya seluas 36.410 m2 bersertifikat HGB (Hak Guna Bangunan).

(27) Tanah bersertifikat HGB inilah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta seharga Rp 755 Miliar.

(28) Entah kebetulan atau tidak, tanah bersertifikat HGB yang dibeli Pemprov DKI Jakarta itu sebetulnya akan habis masa berlakunya 26 Mei 2018.

(29) Artinya, tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB, pada akhir Mei 2018 bisa dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa harus membayar hingga Rp 755 milyar.

(30) Dari surat penawaran dari YKSW yang disampaikan kepada AHOK tanggal 7 Juli 2014, terdapat informasi penting adanya pertemuan pihak Sumber Waras dengan AHOK.

(31) Dalam surat tersebut pihak Sumber Waras menjual tanah seluas 36.410 m2 dengan harga Rp 20.755.000 per m2, sesuai NJOP tanah di Jl. Kyai Tapa.

(32) Dalam surat penawaran tersebut juga diinformasikan bahwa YKSW masih terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (APPJB) yang ditandatangani 14 Nopember 2013 dengan PT Ciputra Karya Utama (CKU).

(33) Dari surat penawaran YKSW tersebut ada kata kunci penting yang wajib disorot:
1. Ada pertemuan antara AHOK dengan penjual tanah Sumber Waras
2. Kepastian luas tanah
3. Harga per m2 sesuai NJOP di Jl Kyai Tapa
4. YKSW masih terikat perjanjian jual beli dengan PT CKU.

(34) Ketika AHOK membela diri di media dengan menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras sudah sesuai NJOP, Yudi Ramdan, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK dengan tegas mengatakan bahwa BPK tidak hanya menyoroti harga tanah dan NJOP, tapi masalah prosesnya.

(35) Pemprov DKI Jakarta adalah bagian dari pemerintahan sehingga harus tunduk dan patuh pada peraturan dan perundangan.

(36) Menggunakan uang milik negara sangat berbeda dengan menggunakan uang milik pribadi. Mengelola uang negara yang notabene merupakan uang rakyat sangat berbeda dengan manajemen GLODOK.

(37) Menurut Yudi seperti dikutip oleh tempo.co Rabu 8 Juli 2015, ada banyak faktor yang menyebabkan pembelian lahan Sumber Waras dinilai bermasalah oleh BPK di antaranya:

1. Proses pengadaan tanah Sumber Waras cacat prosedural karena bukan diusulkan oleh SKPD melainkan atas inisiatif dan negosiasi langsung antara pemilik tanah dengan Plt Gubernur, AHOK.

2. Disposisi AHOK yang memerintahkan Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras menggunakan APBD-P diduga telah melanggar UU Nomor 19/2012, Perpres Nomor 71/2012 dan Peraturan Mendagri Nomor 13/2006.

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak melakukan studi kelayakan dan kajian teknis dalam penentuan lokasi. Terbukti tanah yang dibeli tidak memiliki akses untuk masuk, tidak siap bangun karena masih berdiri 15 bangunan, dan merupakan daerha langganan banjir.

4. Pembelian tanah masih terikat perjanjian jual-beli antara PT Ciputra Karya Uunggul (CKU) dengan Sumber Waras dimana PT CKU telah menyerahkan uang muka senilai Rp 50 milyar kepada Sumber Waras. BPK juga menemukan fakta bahwa harga yang dibeli oleh PT CKU jauh lebih murah yaitu Rp 15,5 juta per m2. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta membeli dengan harga Rp 20.755.000,- per m2.

5. Pihak Sumber Waras menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran sebelum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB)

6. Adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 191.334.550.000 (dari selisih harga beli antara Pemprov DKI dengan PT CKU) atau Rp 484.617.100.000,- (dari selisih harga beli dengan nilai aset setelah dibeli karena perbedaan NJOP).

(38) Saat beli dari pihak Sumber Waras, Pemprov DKI menggunakan NJOP di Jl. Kiai Tapa dengan harga Rp 20.755.000,- per m2, tapi faktanya lokasi tanah berada di Jl. Tomang Utara yang harga NJOP-nya Rp 7,44 juta per m2.

(39) Banyak pertanyaan publik yang kini tidak mampu dijawab oleh AHOK yaitu:

1. Mengapa AHOK memaksakan untuk membeli tanah Sumber Waras tersebut? Padahal Dinkes telah merekomendasikan lokasi lain yang sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta tanpa harus memboroskan uang rakyat.

2. Mengapa AHOK memberikan disposisi hanya satu hari dari surat penawaran?

3. Mengapa AHOK bertemu dan negosiasi langsung? Jika terjadi tindak pidana korupsi maka kedudukan dan jabatan AHOK sangat berbahaya.

4. Mengapa AHOK memaksakan pembayaran pada tgl 30 Desember 2014, dengan cara yang tidak lazim melalui cek nomor CK 493387? Bukankah transaksi penggunaan dana APBD biasanya sudah ditutup pada tanggal 24 Desember untuk kepentingan pelaporannya. Dahsyatnya lagi, dana pembayaran tersebut langsung ditarik seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2014.

5. Mengapa tanah tersebut dibayar padahal masih menunggak pajak PBB yang nilainya mencapai Rp 6.616.205.808,-

6. Mengapa AHOK nekad membeli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB yang akan habis masa berlakunya pada 26 Mei 2018? Mungkin ada teman AHOK atau pendukung AHOK yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga mampu memberikan pencerahan publik.

Salam Kewarasan!

Pimpinan KPK 2015-2019

Komisi III DPR RI telah memilih 5 nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Kamis, 17 Desember 2015.

Nama 5 pimpinan baru tersebut adalah:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo (53 suara)
Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen Polisi Basaria Panjaitan (51)
Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata (46)
Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang (37)
Akademisi Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif (37)

Sementara itu, Agus Rahardjo terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Dengan komposisi ini pula, Basaria Panjaitan menjadi komisioner KPK wanita pertama.
Sebelumnya, setelah melalui proses panjang dan berliku, Komisi III DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 14 Desember hingga Rabu, 16 Desember 2015.

Berikut catatan khusus pimpinan terpilih selama seleksi:


1. Agus Rahardjo adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Saat seleksi, anggota panitia seleksi Harkristuti Harkrisnowo mempertanyakan mengapa ia belum melaporkan seluruh harta kekayaannya ke KPK.

Padahal menurut pansel, sebagai seorang pegawai negeri sipil, Agus tergolong kaya. Ia memiliki tanah yang luas di Cariu, Jonggol, di Bumi Serpong Damai dan Citra Raya, Tangerang. Ia juga memiliki beberapa mobil.

Menurut Agus, ia membeli tanah tersebut jauh sebelum krisis 1998. Kemudian ia mencicil mobilnya dengan uang yang ia dapatkan dari Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD). Ia mengklaim mendapat bayaran US$ 6.000 dengan menghadiri 8 sesi OECD.

Tapi salah satu pansel menyela Agus. “Sepengetahuan saya OECD tidak pernah memberikan upah,” katanya.


2. Basaria Panjaitan merupakan satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK. Ia mendapat dukungan penuh dari Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Polwan bergelar sarjana hukum ini, saat ini mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Reskrim Polda Provinsi Kepulauan Riau dan berpangkat AKBP.

Dalam sesi wawancara, anggota pansel Harkristuti menanyakan kasus pencurian 25 unit mobil mewah yang pernah ia tangani saat bertugas di Riau pada 2007.

Sementara itu, dalam makalahnya, Basaria menuliskan ingin memperkuat supervisi KPK. Ia menyatakan dalam 10 tahun ke depan, ia optimis Polri dan Kejaksaan Agung akan semakin kuat, sehingga KPK bisa fokus ke pencegahan.


3. Alexander Marwata adalah Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sesi wawancara, Alex disentil soal dissenting opinion saat putusan vonis pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak.

Alexander berpendapat Dhana tidak pernah menerima dan menikmati uang Rp 2 miliar dari Liana Apriany dan Femi Solikhin. Uang itu tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dhana dalam kapasitas sebagai pegawai pajak. Alex juga mengatakan Dhana tidak terbukti melakukan pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama.

Dalam sesi wawancara, ia juga memberikan kritik pada KPK. Menurutnya, penyidikan kasus korupsi di KPK lamban, dan dakwaan dari jaksa KPK disusun asal-asalan.


4. Saut Situmorang adalah satu-satunya capim KPK dari kalangan Badan Intelejen Nasional. Pansel Betti Alisjahbana dan Yenti mempertanyakan tentang dugaan pencucian uang di perusahaan pribadi miliknya, PT Indonesia Cipta Investama.
Di sesi wawancara juga terungkap bahwa ia dekat dengan Menteri Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Saut juga ditanya soal harta dan mobil Jeep Rubicon senilai Rp 1 miliar lebih, serta nomor polisi cantik B S4 UTS. “Itu gratis. Saya tidak bayar,” katanya.


5. Laode Muhammad Syarif adalah akademisi Universitas Hasanuddin.
Ia sehari-hari berprofesi sebagai Dosen di Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai Konsultan Hukum Lingkungan.

Gelar pendidikan ia peroleh dari Universitas Teknologi Queensland di bidang Master Hukum Lingkungan dan Doktor bidang Hukum Lingkungan Internasional di Universitas Sidney, Australia.

Ilmunya dalam hukum lingkungan berguna untuk pembuatan kurikulum Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung. Sejumlah gagasan juga ia tuangkan dalalam tulisan dengan beragam tajuk seperti perubahan iklim dan kehutanan.

Selain mencicipi dunia akademik, La Ode juga aktif sebagai penasihat senior terkait tata pemerintahan keadilan dan hukum lingkungan di Kemitraan. Untuk isu korupsi, La Ode pernah menjabat sebagai Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia.

Fakta Seputar BPJS

1. BPJS bukanlah jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Banyak masyarakat yang mengira bahwa BPJS adalah jaminan kesehatan dari pemerintah, padahal BPJS itu fungsinya tidak lebih dari asuransi.

BPJS didanai dari uang pribadi masyarakat, caranya masyarakat diminta menyetor sejumlah uang untuk dikumpulkan dan nantinya digunakan untuk biaya pengobatan.

BPJS menggunakan prinsip gotong-royong, seluruh uang yang disetorkan oleh seluruh anggotanya kemudian dihimpun oleh PT. BPJS dimana uang tersebut dialokasikan untuk membiayai pengobatan para anggota yang sedang sakit.

Ya semacam dana sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan secara massive oleh pemerintah dari rakyat untuk membiayai sebagian kecil rakyat yang sedang sakit.

2. BPJS adalah kamuflase pemerintah untuk menutupi penyelewengan dana subsidi BBM. Banyak masyarakat yang mengira BPJS didanai dari pengalihan subsidi dari BBM ke bidang kesehatan. Masyarakat lupa bahwa tiap bulannya mereka menyetor dana minimal Rp 25.000,-/bulan.
Peserta BPJS ditaksir kini mencapai 168 juta orang.

m.beritasatu.com/kesehatan/253202-akhir-tahun-peserta-bpjs-kesehatan-jadi-168-juta.html

Jadi dana BPJS yang dihimpun dari masyarakat oleh pemerintah mencapai lebih dari Rp 4,2 Trilyun/bulan atau lebih dari Rp 50,4 Trilyun/ tahun. Itu uang yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, bukan dari sektor pajak atau pengalihan subsidi BBM.

3. BPJS merupakan sebuah BADAN USAHA yang fungsinya sebagai pengeruk keuntungan bagi Pemerintah, bukannya jaminan kesehatan yang dialokasikan dari dana APBN.

Hal ini didasari dari jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh pemerintah yang totalnya lebih dari Rp 50,4 Trilyun setahun, sementara total klaim yang dibayarkan oleh PT. BPJS selama satu tahun cuma Rp 37 Trilyun.

bandung.bisnis.com/m/read/20140101/34231/476625/bpjs-kesehatan-klaim-setahun-bisa-tembus-rp37-triliun

Sementara sisa dana BPJS yang mencapai Rp 13,4Trilyun dikemanakan?
Hmm... Ternyata selama ini PT. BPJS untung banyak lho...

4. Dengan adanya BPJS, pemerintah sama sekali tidak pernah memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat.
Padahal selama ini pemerintah selalu menyebarkan propaganda bahwa BPJS adalah subsidi kesehatan gratis dari pemerintah.

Nyatanya pemerintah tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk BPJS, dan BPJS itu murni 100% dana dari masyarakat.
Jadi bohong banget kalau pemerintah mengklaim telah memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat.

5. Dengan biaya iuran BPJS sebesar Rp.25.000,-/bulan seharusnya masyarakat memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang maksimum (First Class Service/VIP Class) di RS.

Namun karena PT. BPJS kini didaulat untuk menjadi Badan Usaha yang bertugas memberikan keuntungan sebesar-besarnya terhadap pemerintah, maka tidak heran bila pasien peserta BPJS banyak yang dibatasi penggunaan obatnya di RS. 
BPJS tidak mengcover obat-obatan yang bermutu bagus, alhasil pasien cuma mendapatkan obat-obatan ala kadarnya.

7. BPJS adalah pesan nyata dari Pemerintah yang artinya "Masyarakat miskin tidak boleh sakit".

Wajar bila kita berpendapat demikian, sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS sangat jauh dari kelayakan.

Bayangkan saja bila pasien tidak ada uang untuk menebus resep obat yang tidak dicover oleh BPJS, mungkin bukan malah jadi sehat, pasien justru cuma bisa pasrah menahan sakit.
Apakah ini yang disebut dengan JAMINAN KESEHATAN?

7. BPJS adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

8. Seharusnya dengan pengalihan subsidi BBM, masyarakat sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan bermutu prima tanpa harus melalui program BPJS.

Semoga bermanfaat.

Kekonyolan Penyaluran Dana BLBI Pada Era Megawati


Banyak yang mengira penyaluran dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) hanya terjadi pada era Soeharto saja. Pandangan ini salah sebab BLBI masih berlanjut pada pemerintah2 berikutnya.

Era Soeharto 144 T, Era Habibie menjadi 210 T, Era Gus Dur hingga Mega menjadi 640 T. Jadi di era Gus Dur dan Mega ini terjadi penambahan 430 T. Yang menarik disini, pada pemerintahan Megawati ada kebijakan pemberian bunga pada Obligasi Rekap (OR), akibat kebijakan pemberian bunga pd OR ini maka beban yang harus dibayar dari APBN selama 10 tahun adalah sebesar 600 triliun!

Lebih menakjubkan lagi, pemerintah yang sebelumnya membantu bank-bank tersebut justru menjadi pihak yang berhutang pada bank-bank tersebut. Jika diawal prosesnya pemberian BLBI dilakukan dengan pengambilalihan aset kemudian pengucuran dana sesuai aset yang diambil alih, Maka pada era Gus Dur - Megawqati dibalik, dana dikucurkan dulu baru aset dievaluasi. Inilah yang melahirkan moral hazard.

Ketika Gus Dur lengser dan digantikan Megawati maka program BLBI dilanjutkan. Namun ada tambahan program, yaitu penerbitan obligasi rekap.

Program Obligasi Rekap (OR) ini sesungguhnya adalah akal-akalan IMF untuk membangkrutkan negara dengan modus seolah-olah membantu. Bank-bank yang kecukupan modalnya atau Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya antara minus 25% atau lebih baik harus dinaikkan sampai menjadi 8 %. Caranya adalah dengan menaikkan modal ekuitinya, karena CAR adalah Modal Ekuiti dibagi dengan Asset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Tetapi karena pemerintah tidak memiliki uang tunai untuk menaikkan Ekuiti maka sebagai penggantinya diterbitkan Surat Hutang, yang diinjeksikan kepada bank-bank tersebut hingga nilai CAR-nya 8%.

Sesuai dengan ketentuan Bank for International Settlement (BIS) di Bazel, Swiss. Surat hutang yang diterbitkan utk meningkatkan CAR bank-bank ini disebut Obligasi Rekapitalisasi Perbankan atau Obligasi Rekap (OR).

Sebagaimana layaknya surat hutang, OR juga mengandung kewajiban pembayaran bunga. Artinya Pemerintah membayar bunga pada bank-bank tersebut. Jadi OR mempunyai dua fungsi.

Yang pertama adalah meningkatkan kecukupan modal atau solvency. Yang kedua adalah untuk memperoleh pendapatan bunga, agar bank tidak menderita kerugian.

Bank-bank tersebut justru mendapatkan bunga yang luar biasa besar dari bantuan yang diberikan pemerintah. Perhatikan baik-baik. Bank-bank tersebut dibantu pemerintah agar tidak tutup karena tidak memenuhi kecukupan modal. Bantuan diberikan dalam bentuk surat hutang yang dinamakan OR.

Selanjutnya pemerintah mendadak menjadi punya hutang pada bank-bank tersebut.

Bunga pertahun yang harus dibayarkan pemerintah kepada bank-bank tersebut sekitar 13-14%, dengan masa jatuh tempo selama 10 tahun. Jadi dari total obligasi rekap Rp 430 T dengan jangka waktu 10 tahun, maka bunga yang harus dibayar dari APBN adalah sejumlah Rp 600 T. Lihatlah, bagaimana IMF melakukan sim salabim.

Dari yang awalnya pemerintah hanya membantu berubah jadi beban hutang untuk anak cucu kita. Dengan penerbitan OR, negara jadi terus berhutang kepada bank-bank tersebut. Dan pajak yang masyarakat bayarkan tiap tahun digunakan untuk membiayai mereka. Bunga yang dibayarkan pemerintah yang katanya untuk bertahan hidup pada kenyataannya berubah jadi profit luar biasa bagi bank-bank tersebut.

Meskipun tidak masuk akal, tapi masih bisa diterima mengingat kepemilikan saham bank-bank tersebut diambil alih pemerintah. Namun rupanya permainan sulap belum berakhir. Puncak dari segala keanehan justru terjadi pada proses penjualan saham bank-bank tersebut.

Atas desakan IMF bank-bank penerima BLBI tersebut dipaksa dijual secara obral, yang penting terjual. Berapapun harganya tak perduli! Bank-bank tersebut dijual dalam keadaan sudah sehat dan menguntungkan. Namun anehnya bank--bank tersebut dijual dengan OR di dalamnya.

Artinya, siapapun yang membeli bank-bank itu akan mendapat bonus OR di dalamnya. Disinilah terjadi penjarahan luar biasa terhadap negara.

Kita ambil contoh yang paling fenomenal adalah penjualan BCA dengan nilai Rp 10 T, dimana di dalamnya ada OR Rp 60 T dan laba ditahan 4 T. Artinya dengan 10 T pihak pembeli akan menerima keuntungan langsung sebesar 4 T plus 60 T dalam bentuk tagihan pada pemerintah. Benar saja, akhirnya oleh pembeli OR segera diobral ke publik demi keuntungan instant.

Dan negara harus menanggung hutang konyol ini. Seharusnya saat bank-bank tersebut dijual pemerintah mengeluarkan OR dari dalamnya. Toh bank tersebut dijual dalam keadaan sehat. Sebab awal kebijakan OR itu sendiri adalah untuk membantu kecukupan modal bank & meskipun aneh - membantu pendapatan bank dari bunga OR.

Namun mengapa bank-bank tersebut dijual berikut tagihan kepada pemerintah di dalamnya? Bukankah banknya sendiri sudah sehat? Masih misteri mengapa pemerintah Megawati melakukan kekonyolan yang sedemikian rupa. Namun beban hutangnya masih kita rasakan hingga kini.

Memang masalah OR BLBI ini adalah masalah kebijakan yang sulit dimintai pertanggungjawaban hukum. Masih ada kejanggalan-kejanggalan lain terkait BLBI ini. Namun nuansa kongkalikongnya sangat terasa. Terutama mengenai terbitnya SKL BLBI di masa pemerintahan Megawati.

Khusus untuk SKL BLBI rupanya mengandung unsur pidana korupsi yang indikasinya terlihat dari kasus Jaksa Urip yang telah divonis itu. Apa dan bagaimana kasus SKL BLBI tersebut? Mega berjasa bagi konglomerat Cina yang sudah merampok uang negara melalui BLBI dengan adanya SKL atau pengampunan oleh Megawati kepada para taipan Cina itu.

Siapa yang harus bertanggung jawab atas skandal tersebut? Sekarang mereka tidur nyenyak di Singapura terlindungi. Seperti Syamsul Nursalim yang sudah ngemplang BLBI Rp27 triliun.

Dosa Ahok di DKI

Sehubungan dengan adanya Demo Penolakan Ahok, perlu disebarluaskan alasan penolakan terhadap Ahok yang sebenarnya. Ini tidak sesederhana seperti yang kebanyakan orang kira, bahkan media-media Islam pun banyak yang belum tahu SELURUH pergerakan Ahok yang sejak 2 tahun menjabat Wagub DKI.

Ternyata, baru 2 tahun sudah banyak aksi yang dilakukan Ahok terhadap Islam dan kaum Muslimin.
Inilah “dosa-dosa” Ahok terhadap umat Islam di DKI:

Ahok membongkar Masjid Baitul Arif di Jatinegara, Jakarta Timur, dengan alasan perluasan pasar, sehingga warga setempat tidak bisa shalat Jum’at dan melakukan kajian Islam sampai saat ini.

Ahok juga membongkar masjid bersejarah Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki (TIM). Dengan dalih renovasi namun hingga hari ini tidak ada tanda-tanda akan dibangun kembali.

Tidak puas dengan menghancurkan masjid-masjid, Ahok mengganti para pejabat Muslim dengan pejabat-pejabat non muslim seperti lurah Susan, lurah Grace, dan sebagainya.

Tak hanya itu, kepala sekolah Muslim di DKI juga banyak yang diganti dengan alasan lelang jabatan. Hasilnya, banyak kepala sekolah Kristen sekarang.

Merasa didukung media-media sekuler, Ahok terus menghapus simbol-simbol Islam. Melalui kadisdik DKI yang Kristen Lasro Masbrun, dia mengeluarkan aturan mengganti busana Muslim di sekolah-sekolah DKI setiap Jum’at dengan baju Betawi, padahal sebenarnya baju betawi bisa di hari lain, seperti aturan di sekolah-sekolah Bandung, yaitu hari rabu untuk baju daerah (Sunda), sedangkan Jum’at tetap dengan busana Muslim.

Setelah sukses menghancurkan masjid dan menghilangkan simbol-simbol Islam di DKI Jakarta, Ahok juga membatasi kegiatan syiar Islam seperti malam takbiran dengan alasan macet.

Padahal perayaan tahun baru yang dipimpin AHOK JAUH LEBIH PARAH macetnya dengan menutup jalan-jalan protokol Jakarta.

Ahok juga mendukung legalisasi pelacuran yaitu lokalisasi prostitusi, dan menyebut yang menolaknya adalah munafik, termasuk Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah resmi melaporkan Ahok ke polisi dengan pasal penghinaan.

Ketika umat Islam mati-matian memprotes Miss World, Ahok justru mendukung total bahkan bangga jika Jakarta jadi tuan rumah final kontes umbar aurat itu.

Tak kalah parahnya adalah Ahok mendukung wacana penghapusan Kolom Agama di KTP.

Ahok juga mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan: BOLEH MINUM BIR, asal jangan mabok.

Tak cuma mendukung Miss World, Ahok juga mendukung penuh konser maksiat Lady Gaga.

Ahok dengan berani melecehkan ayat suci. Dia bilang, ayat suci wajib tunduk pada ayat konstitusi.
Pada lebaran yang lalu, situasi yang adem tiba-tiba menjadi panas kembali dengan wacana Ahok untuk menghapuskan cuti bersama saat lebaran.

Apa dia tidak izinkan umat Islam berlebaran dan silaturahmi? Kenapa pula tidak dicontohkan melalui pencabutan cuti bersama natal/tahun baru? Mengapa hanya dan harus lebaran yang dibidik?

Ahok membuat edaran kepada seluruh walikota di DKI untuk melarang penjual hewan kurban di area publik, seperti trotoar atau lapangan dengan alasan mengganggu kebersihan. Padahal Pemda sebelumnya membuat peraturan unruk para pedagang supaya tetap menjaga kebersihan dan memungut retribusi.

Ahok membuat edaran lewat Disdik DKI ke sekolah SD di Jakarta melarang penyembelihan kurban dengan alasan kebersihan.

Ahok juga menentang habis manifesto Partai Gerinda tentang pemurnian agama dari aliran sesat.
Ada yang bilang, tidak apa-apa pemimpin kafir asal tak korupsi. Nah, ternyata Ahok diduga kuat terlibat korupsi pengadaan bus Transjakarta sebesar 1,6 Triliun.

Siapa Tokoh Etnis China Yang Merusak Negara Ini?

 
Pertama tentu saja Liem Sioe Liong alias Sudono Salim. Sudah almarhum, sekarang digantikan anaknya Antony Salim. Keluarga mereka berencana kuasai RI lagi.

Tahun 1998 rumah keluarga Salim, orang terkaya di Indonesia, pemilik Bank BCA yang merampok BLBI /APBN Rp. 55.76 triliun dibakar massa rakyat.
 
Rumah Sudono Salim/Liem Sioe Liong di Jalan G Sahari dibakar massa yang marah dengan dominasi ekonomi dan perampokannya atas kekayaan RI.
 
Sampai saat ini, Rumah keluarga Salim, tidak pernah diperbaiki. Dibiarkan saja menghitam akibat sisa kebakaran. Untuk apa? Sebagai MONUMEN.
 
Sebagai MONUMEN untuk dijadikan pengingat, memori, motivasi keluarga mereka untuk kembali menguasai Indonesia. Dan saatnya sudah tiba!
 
Liem Sioe Liong, sahabat karib Suharto sejak awal revolusi kemerdekaan di Jogyakarta, menjelma menjadi konglomerat terkaya di Indonesia.

Atas rekomendasi pemerintah China, Liem Sioe Liong merekrut Muchtar Riady alias Li Mok Tie menjadi Direktur Utama Bank BCA miliknya.
 
Muchtar Riady alias Li Mok Tie menurut dokumen2 FBI, CIA, Kongres AS dan Dept Hukum AS adalah anggota intelijen China.

30 tahun bergabung dengan Sudono Salim, Muchtar Riady, ayah James riady mendirikan Lippo Grup, modalnya berasal dari Global China Resources.
 
Menurut dokumen2 resmi AS, Global China resources adalah perusahaan kedok dari China Military Intellegence/badan intelijen militer China.

Salim Grup merampok kekayaan SDA RI, menciptakan komunitas konglomerat China di RI, merampok BLBI Rp. 55 triliun, kini mau berdaulat di RI.

Hampir semua konglomerat China di Indonesia adalah musuh negara, pengemplang pajak, penyelundup, penimbun kebutuhan pokok, kartel, dst.

Hampir semua konglomerat China di indonesia bersikap rasis, diskriminatif terhadap Islam dan pribumi. Termasuk Bank Mega grup milik Salim.

Chairul Tanjung boneka di Bank Mega, Trans Corp atau Grup Para. Dia hanya jongos, yang kini sibuk membiayai jokowi agar jadi presiden boneka.
 
Bank Mega itu sejatinya reinkarnasi Bank BCA milik Salim. Mereka rampok 55 Triliun dari BLBI/APBN RI lalu sebagian digunakan beli Bank Mega.

Hampir semua konglomerat China lakukan korupsi pajak, korupsi bea masuk, royalti, iuran dan kewajiban2 pada negara.

Hampir semua konglomerat China menyimpan uang dan kekayaan mereka ke luar negeri terutama singapura dan China. Sudah jadi rahasia umum.

Kita mengenal Eddy Tansil yang pada puluhan tahun lalu saja sudah korupsi 1.3 triliun di Bapindo (BUMN), kakaknya Hendra Rahardja juga korup.

Hendra Raharja konon "sudah meninggal" di Australia. Hendra Buron ke Australia setelah merampok BLBI triliunan rupiah melalui Bank BHS.
 
Sebut saja 10 konglomerat China, semuanya pasti koruptor, perampok dan rasis. Sebut 100, mungkin ada 1-2 yang nasionalis dan bersih.

Sebut 1000 konglomerat China di indonesia, mungkin kita dapatkan 5-10 konglomerat yang bisa kita akui sebagai WNI sejati. Sisanya? Bajingan!
 
Tak heran Prabowo Subianto pernah teriak : "Indonesia rela mundur 50 tahun, asal para WNI etnis China busuk diusir semua dari RI!"

Namun, kini Prabowo Subianto menggigit lidahnya sendiri. Dia join sama Antony Salim (dan Irsan Noor) dalam merampok Churchill Mining.

Prabowo juga ternyata korup. Dia menguasai 3 juta hektare lahan, hutan, tambang dll selama masa orba dan tidak dia kembalikan hingga kini.

Adiknya Hashim Djojohasikusumo juga merampok Pertamina melalui TPPI sebesar 17 Triliun. Jadi beban negara RI hingga kini.

Apakah ada tokoh etnis China RI yang bersih, nasionalis sejati, pancasilais ? Ada. Segelintir. Tidak sampai 1% dari 12 juta etnis China di RI.

Bahkan Sofyan Wanandi konglomerat yang teriak2 nasionalis itu pun rasis. Di perusahaan keluarganya GEMALA Grup, pribumi/islam disingkirkan.

Jangan tanya si Hartati Murdya Poo, sebelum ditahan KPK, semua karyawannya etnis China, bahkan PRJ yang diselenggarakannya semua stafnya China.
 
Kita tidak usah sebut konglomerat etnis China yang nasionalis dan pancasilais, khawatir salah dan hanya pencitraan belaka. Jumlahnya kecil sekali.

Bahkan Hary Tanoe yang kini di Partai Hanura pun keluarganya dikenal rasis dan diskriminasi terutama Rudy Tanoedjaja.
 
Untuk tahu siapa sebenarnya Antony Salim, bos besar konglomerat RI, otak pencapresan boneka Jokowi? > http://t.co/dLEZa33ail

Like Son like Father, Join Sudono Salim - Muchtar Riady diteruskan Antony Salim - James Riady (anak2 mereka) http://t.co/jH3AV3VSS7

RI ini hancur karena konglomerat2 China perampok negara, puncaknya merampok BLBI 600 Triliun yang akibatkan RI dijajah IMF/bank dunia via LOI.

Kini RI mau dihancurkan lagi oleh konglomerat China bersatu dengan usung boneka Jokowi jadi capres dan Ahok jadi Gub DKI.

Dengan dukungan hampir semua konglomerat China, RRC, China Connection, didukung oleh anak bangsa pengkhianat negara, mereka orbitkan Jokohok.
 
Dengan bantuan James Riady, anggota elit Arkansas Connection teman karib dan berjasa Bill Clinton, AS secara tidak resmi dukung boneka Jokowi.

Stanley Bernhard Greenberg, si Yahudi, pelopor LGBT, konsultan politik no. 1 dunia, anggota Arkansas Connection, bersama etnis China mau kuasai RI.

Budaya korupsi di Indonesia ini bukan budaya asli Indonesia. Tapi budaya VOC dan budaya China (ribuan tahun) yang ditancapkan mereka di RI.

Kita, umat Islam, Pribumi, Hindu, Budha, Kristen, Kejawen dll nasionalis pemilik sejati Republik ini, bukan mereka! http://t.co/Tmo5CU0lN6

Mereka para konglomerat China itu budayanya beda, tuhannya beda. Budaya dan tuhan mereka adalah uang, uang, uang, uang http://t.co/n3I2EhJjhh

RI dikhianati etnis China, Suharto dikhianati etnis China, kini China mau berkuasa berdaulat penuh di Republik ini http://t.co/2dNWVW6sUG
 
Setelah konglomerat China dan etnis China berhasil kuasai >90% ekonomi RI, kini mereka mau berdaulat rebut kekuasaan RI http://t.co/NsE5z9fpw6
 
Siapa sesungguhnya pemilik republik ini? Kaum pribumi atau etnis China? Kenapa kita tidak tiru Malaysia? http://t.co/OGbT1fKAF3

Solusi bangsa agar tidak terus terpuruk adalah Dasar Ekonomi Baru yang beri hak istimewa dan perlindungan pada pribumi http://t.co/YBV4r3tv7V

Bagaimana mungkin pribumi yang tertinggal ratusan tahun di sektor ekonomi, dipaksa bersaing dengan etnis China. http://t.co/NsE5z9fpw6

Bagaimana mungkin pribumi yang ratusan tahun tertinggal dipaksa bersaing ditengah hukum yang carut marut! http://t.co/NsE5z9fpw6

Bagaimana mungkin pribumi yang karakter pengusaha pejuangnya belum terbentuk, pejabatnya banyak korup dipaksa bersaing http://t.co/u1nnTrHwUd

Habis bangsa ini, hancurlah bangsa ini, hanya dengan konspirasi Arkansas Connection, konglo China busuk dukung Jokowi http://t.co/siRWlOnS2w

Mereka para konglomerat China mau kuasai, rampok republik ini melalui bonekanya : Jokowi Ahok. Kita biarkan saja? http://t.co/vMNZO6Pw4y

Entah kenapa Presiden SBY diam saja melihat kehancuran negara di depan mata http://t.co/x7q9w09YTI

Inilah Antony Salim dibalik layar bersama James Riady, Edward Suryajaya, Eka Tjipta, dll konglomerat busuk mau kuasai RI. http://t.co/CE9fzXmBwz

Inilah gambaran skenario para konglomerat busuk - China - China Connection - Arkansas Connection mau kuasai NKRI.

Jokowi Ahok, Dahlan Iskan, Hary Tanoe adalah ujung tombak konspirasi elit China RI, China connection, arkansas connection mau kuasai RI.

Mental pribumi yang lemah, doyan korup, karakter hancur sebagai bagian dari hasil cuci otak media2 milik konglo2 China itu.

Sebutkan nama tokoh China indonesia yang menghancurkan indonesia, tidak bisa disebutkan satu per satu.

Liem Sioe Liong, Muchtar Riady, Antony Salim, James Riady, Eka Tjipta , William, Edward Suryajaya, dan 25 lagi > http://t.co/eSZMlp05Xp
 
SCTV milik klga Suryaatmaja (Iskandar, Popo, Edi), MNC Grup Hary Tanoe, Metro dan Indosiar milik Salim dst punya andil http://t.co/JE7upuDgIQ
 
Ciputra pemilik TEMPO dengan geng liberal pembenci islam dan pelopor LBGT pun punya andil hancurkan moral anak bangsa http://t.co/lSMswRxq0s
 
Jadi, jangan tanya siapa konglo China yang menghancurkan RI, jawabnya : banyak sekali. Mayoritas. Hanya segelintir yang patriot nasionalis!

Siapa tokoh negeri ini yang peduli dengan nasib NKRI yang kini dalam genggaman konglomerat2 China melalui proxy2 dan boneka2nya?
 
Tokoh bangsa yang peduli dengan penegakan hukum, anti mafia/ koruptor, anti pada konglo China hitam busuk, pro pada pribumi, itulah capres sejati.
 
RI ini milik siapa? Darah dan jiwa raga siapa yang tumpah dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan RI? Bukan nenek moyang konglomerat2 China.
 
Darah kakek, nenek, ayah dan ibu kita yang membasahi bumi pertiwi. Kenapa Ibu Pertiwi malah diperkosa dan dikuasai mereka? Bodohnya kita!

Orang bilang pribumi malas dan bodoh. Salah! Itu akibat dari pembentukan karakter ratusan tahun penjajahan dan masa orba.

Mari tiru Malaysia yang memberikan kesempatan kaum bumiputera dengan Dasar Ekonomi Baru Malaysia, hingga perlahan namun pasti, bumiputera bangkit.
 
Pribumi RI, pemilik sejati NEGARA INI, anak kandung IBU PERTIWI harus diberi kesempatan untuk bisa mengejar ketinggalan dengan Dasar Ekonomi Baru.
 
Dasar Ekonomi Baru RI hrs ditetapkan DPR, MPR, Presiden. Dibarengi penegakan hukum yang keras, tegas, adil, efisien. Cari Presiden yang tepat.

Bukan Presiden boneka China seperti Jokowi, bukan manusia anti agama dan anti pancasila seperti Ahok. Mereka hanya kutu busuk konglomerat China!

Jika si Boneka Jokowi berkuasa dipastikan terjadi perang saudara. Itu yang diinginkan asing. Ingat Clinton Progma : RI jadi 6 negara.

Jika Jokowi jadi presiden, Ahok penyebar paham sekuler liberal jadi Gub DKI, pasti Jakarta terbakar habis. Itu yang diinginkan asing.

Ingat tentara marinis AS di Darwin, Aussie terus bertambah. Obama sudah pastikan akan menjadi 67.000 mariner. Akan masuk ke RI.

Rencana mengusung Jokowi jadi presiden boneka, dibarengi dengan penghancuran nilai2 terutama nilai2 Islam. Lihat saja politainment kasus2 di KPK, tokoh partai Islam jadi bulan2an.

Siapa James Riady, Muchtar Riady? Agen China Military Intelligence, bos Jokowi? Baca laporan Dep kehakiman AS > http://t.co/1Kf8aLXjsv
 
Mau tahu bagaimana James Riady menyusup dalam pemerintahan AS dan jadi anggota Arkansas Connection? Kini mau jajah RI? Baca > http://t.co/gKBap4e7Cr
 
Hanya segelintir tokoh China RI yang nasionalis, sisanya bangsat bajingan perampok penjajah NKRI >> http://t.co/fS5estoTbb

Yap Thiam, Kwik Kian Gie, Soe Hok Gie, John Lie cs segelintir tokoh etnis China patriot nasionalis. Yg lain? Benalu http://t.co/s6XQiL4iLy

25 Kasus Korupsi Mandek Di Bareskrim Polri



Banyaknya kasus korupsi yang tak kunjung selesai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Mabes Polri, membuat Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Sutarman mendapat sorotan.

Sorotan tersebut tak lebih, karena saat ini Sutarman menjadi calon tunggal kandidat pengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Timur Pradopo.

25 kasus korupsi itu antara lain:

1. Kasus PT Jamsostek (2002).
Kerugian mencapai Rp 45 miliar. Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jamsostek Akmal Husein dan mantan Dirut Keuangan Horas Simatupang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun proses hukum selanjutnya tidak jelas.

2. Proyek fiktif dan manipulasi data di PT Darma Niaga (2003). 
Kerugian mencapai Rp 70 miliar. Polisi telah tetapkan sebagai tersangka Winarto (Direktur Utama), Wahyu Sarjono (Direktur Keuangan), dan Sudadi Martodirekso (Direktur Agrobisnis). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

3. Penyalahgunaan rekening 502 (2003). 
Kerugian mencapai Rp 20,98 miliar. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Gultom, pernah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Telah ditetapkan sebagai tersangka mantan Gubernur BI Syahril Sabirin, mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Putu Gede Ary Suta, mantan Ketua BPPN Cacuk Sudaryanto dan Kepala Divisi Bill of Lading (B/L) Totok Budiarso.  Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

4. Karaha Bodas Company (2004). 
Kerugian mencapai Rp 50 miliar. Jumlah tersangka ada 20 orang dari pejabat Panas Bumi Pertamina dan pihak swasta. Beberapa di antaranya Robert D Mac Chunchen, Suprianto Kepala (Divisi Geotermal Pertamina), Syafei Sulaeman (staf Divisi Geotermal Pertamina). Hanya dua yang
telah dilimpahkan ke pengadilan. Selebihnya proses hukum selanjutnya tidak jelas.

5. Kepemilikan rumah mantan Jaksa Agung, MA Rachman (2004).
Rumah senilai 800 juta belum dilaporkan ke Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Beberapa orang dipanggil sebagai saksi. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

6. Pengadaaan genset di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Tahun 2004. 
Kerugian mencapai Rp 40 miliar. Mabes telah tetapkan Wiliam Taylor dan Abdullah Puteh sebagai tersangka. Hanya Wiliam yang dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan Abdullah Puteh, proses hukum selanjutnya tidak jelas. Puteh hanya dijerat dalam kasus korupsi pengadaan Heli dan divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

7. Penyewaan alat bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal 2005). 
 Kerugian mencapai Rp 83,7 miliar. Direktur PT Jakarta International Container Terminal Wibowo S Wirjawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

8. Proyek peningkatan akademik di Departemen Pendidikan Nasional (2005). 
Kerugian mencapai Rp 6 miliar. Ditetapkan tiga tersangka utama adalah Dedi Abdul Halim, Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademis di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan dua stafnya, yakni Elan Suherlan dan Helmin Untung Rintinton. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

9. Proyek pengadaan jaringan radio komunikasi dan alat komunikasi Mabes Polri (2005). 
Kerugian ditaksir mencapai Rp 240 miliar. Mabes telah memeriksa mantan Kepala Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf. Mabes juga telah ditetapkan Henri Siahaan sebagai tersangka dan sempat ditahan. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

10. Penyaluran dana fiktif di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 2005. 
Kerugian ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar. Tiga orang Direksi Peruri telah ditetapkan sebagai tersangka (M. Koesnan Martono yang menjabat sebagai Direktur Utama, Direktur Logistik Marlan Arif, dan Direktur Pemasaran Suparman). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

11. Dana vaksinasi dan asuransi perjalanan jamaah haji periode 2002-2005.
Kerugian ditaksir mencapai Rp 12 miliar. Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Namun proses hukum selanjutnya tidak jelas.

12. Proyek renovasi Hotel Patra Jasa di Bali (2006).  
Kerugian ditaksir mencapai Rp 69 miliar. Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi Patra Jasa. Selain menetapkan mantan Direktur Utama, Sri Meitono Purbowo atau Tony Purbowo, enam direksi lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun proses hukum selanjutnya tidak jelas.

13. Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Unibank (2006).  
Kerugian ditaksir mencapai US$ 230 juta. Diduga melibatkan Komisaris PT Raja Garuda Mas, ST, Proses dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.



14. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, (2006). 
Kerugian senilai Rp 590 miliar. Mantan Dirut PT PLN Eddie Widiono telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas. Eddi Widiono juga dijerat dalam kasus korupsi proyek PLTU Borang, namun kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan.

15. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, Lampung (2008). 
Mabes telah tetapkan sebagai tersangka pemilik BPR. Sugiarto Wiharjo alias Alay, Laila Fang (sekretaris pribadi Alay), Yanto Yunus (Kabag Perkreditan BPR Tripanca), Pudijono (Direktur Utama BPR), Indra Prasetya dan Fredi Chandra (staf analisis kredit BPR), Nini Maria (Kasi Administrasi BPR), dan Tri hartono (Bagian Legal BPR). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

16. Dana Tak Tersangka (DTT) di Provinsi Maluku Utara (2008) 
Kerugian senilai Rp 6,9 miliar.  Diduga melibatkan sejumlah pejabat dan mantan gubernur di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut). Sebelumnya ditangani Polda Malut dan telah menetapkan dua tersangka yakni bendahara di Pemprov Malut bernisial RZ dan Karo Keuangan Pemprov Malut berinisial JN. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

17. Pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas (2009). 
Dugaan korupsi  pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas dengan anggaran sebesar Rp 126 miliar untuk tahun anggaran 2008 dan Rp 82 miliar untuk tahun anggaran 2009, yang diduga dilakukan oleh pejabat dilingkungan BPH Migas.

18. Pengelolaan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). 
Dugaan korupsi di BPH Dirjen Postel Kementerian Kominfo atas pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun yang didepositokan pada Bank BRI dan Bank Bukopin yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur (Uso) namun justru didepositokan sedangkan proyek diserahkan kepada pihak ketiga (Telkomsel) dengan membayar sewa layanan multimedia.

19. Makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkomsel (2009). 
Dugaan korupsi makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom yaitu PT Telkomsel (sedikitnya 30 proyek) yang bernilai triliunan rupiah sejak tahun 2006-2009 yang mana pekerjaan tersebut banyak tidak diselesaikan tetapi tetap dibayar lunas oleh direksi PT Telkom maupun Telkomsel karena sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

20. Pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia (2009)
Kerugian senilai Rp 300 miliar. Dugaan korupsi atas pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia yang dimark-up dan diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan PT Telkom sebesar Rp 590 miliar.

21. Dugaan kasus korupsi alat kesehatan atau pengadaan barang di Kemenkes dan Kemendikbud tahun 2009 dan 2010.
Kasus ini dilaporkan ke Polri dan KPK. Kabareskrim Ito Sumardi mendatangi KPK dan meminta agar kasus Alkes ditangani Polri.

 Sejak awal 2011, kasus ini belum bergerak. Kerugian negara masih dihitung BPKP. Dalam proyek 2009 PT Duta Graha Indah menanamkan modal Rp 169 miliar dan 2010 sebanyak Rp 245 miliar. Dalam kasus ini Nasarudin sebagai pemilik disebut-sebut terlibat dalam pengadaan alkes untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar).

22. Kasus Rekening Gayus Tambunan (2010). 
Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menyebutkan, rekening Gayus Tambunan, tersangka kasus pajak telah dicairkan dua jenderal polisi. Gayus disebutkan mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai Rp 60 miliar dan perhiasan senilai Rp 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya.

Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Sebanyak 12 pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya dan diperiksa. Lalu dua petinggi Kepolisian, Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Radja Erizman dicopot dari jabatanya dan diperiksa.

Istri Hayus, Milana Anggraeni diduga ikut menerima aliran dana dari rekening Gayus Tambunan sebesar Rp 3,6 miliar. Diketahui ada transfer dana ke rekening Milana dalam lima kali transfer, antara 4 Desember 2009 hingga 11 Januari 2010. Hingga kini kasusnya masih mengambang, Gayus sudah diadili tapi jenderal polisi yang disebut-sebut Susno menerima aliran dana Gayus tidak diproses.

23. Kasus korupsi Pelat Nomor Kendaraan Bermotor (2012).
Pada 12 November 2012, KPK menerima tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi Pelat Nomor Kendaraan Bermotor (PNKB). Sebab itu KPK tidak akan mengusut indikasi tindak pidana korupsi di Korps Lalu Lintas Polri itu.

Hal tersebut dikarenakan Polri sudah lebih dulu memulai penyidikan kasus tersebut. Padahal, KPK sempat menelaah laporan mengenai proyek plat mobil yang masuk ke direktorat pengaduan masyarakat (Dumas) tersebut.

SPDP itu sendiri sudah diserahkan Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Agung sejak Oktober 2012 lalu. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto pernah mengakui bahwa pihaknya sudah menerima SPDP tersebut. Namun hingga kini kasus PNKB itu mangkrak di Bareskrim Polri.

24. Kasus korupsi serifikat tanah Depo BBM Pertamina (Oktober 2012).
Kasus dugaan korupsi, penipuan dan penggelapan sertifikat tanah lokasi proyek Depo BBM Pertamina di Balaraja Tangerang, Banten mandek. Setelah tiga tahun kasus ini masuk ke ranah hukum dan ditangani kepolisian hingga kini masih belum jelas penyelesaiannya.

Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 031 yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah lokasi proyek Depo BBM Pertaminadi Balaraja seluas 20 hektare dilaporkan hilang oleh PT Jakarta Depot Satelit (JDS), calon kontraktor pembangunan depot BBM tersebut.

25. Kasus Aipda Labora Sitorus (2013).
Pada 20 Mei 2013, Kabareskrim Komjen Pol Sutarman pernah menegaskan, siapa saja yang menerima aliran dana dari Aipda Labora Sitorus (bintara polisi di Papua pemilik aliran dana Rp 1,5 triliun) bisa dipidana.

Ternyata, hingga saat ini kasus tersebut tidak dituntaskan. Padahal, sedikitnya ada 33 pejabat Polri penerima dana Labora. Data yang diperoleh IPW dari Januari 2012 hingga Maret 2013, Aiptu Labora Sitorus memberi setoran kepada 33 pejabat Polri, mulai dari kapospol, kapolsek, kasat, kapolres, propam, direktur, ajudan kapolda, Kapolda Papua sampai kepada pejabat di Mabes Polri. Total uang Labora yang mengalir ke para pejabat Polri selama 15 bulan itu mencapai Rp 10.950.450.000. Aliran dana tersebut diberikan dengan dua cara, melalui tunai dan transfer.

Menunggu Jumat Keramat Bagi Ibas



Yulianis sebagai saksi di persidangan sebut bahwa dia punya catatan aliran dana untuk Ibas sebesar 200rbUS$ menyangkut kongres PD di Bandung 2010.

Bobot keterangan Yulianis di sidang itu adalah sebuah alat bukti dimana Ibas terima dana tersebut.
karena Ibas saat terima dana menjabat sebagai Anggota DPR komisi 1, maka ada masalah karena dia merupakan seorang pejabat. Bisa suap/gratifikasi.

Atas dasar keterangan Yulianis ini Ibas patut diduga menerima suap/gratifikasi. Apakah itu suap/gratifikasi, KPK mustinya dalami hal ini. Atau aliran dana senilai 200rb itu sekedar mampir ke Ibas yang hanya berperan sebagai proxy untuk kepentingan tertentu?

Untuk menjerat Ibas dengan pasal2 suap, tentu harus ada kaitan langsung antara jabatan dia di komisi 1 dengan tujuan pemberian aliran dana tersebut. Untuk menjadikan itu sebagai gratifikasi, harus dicari hubungan penerimaan dana dengan jabatan dia sebagai DPR. Hal ini tentu bisa didalami. Atau dana ini cuma mampir ke Ibas untuk selanjutnya diteruskan ke orang yang berkepentingan seperti aliran dana DGI ke Nazar yang juga ke Wapid?

Karena aliran dana itu dari Nazarudin, bisa juga ini dikaitkan dengan pidana cuci duit karena Nazar untuk sebuah perkara telah terbukti melakukan pidana. Pemberian dana ke Ibas ini tentu dengan sebuah tujuan. Tak mungkin Nazar hanya iseng menyerahkan uang sebanyak itu ke Ibas?

Atas dasar sebuah logika berpikir bahwa uang tersebut dialirkan atas sebuah tujuan, Maka KPK sudah harus periksa Ibas untuk memvalidasi keterangan ini. Pemeriksaan Ibas itu dilakukan karena Yulianis berikan keterangan di bawah sumpah di persidangan di mana keterangan itu menjadi sebuah alat bukti.

Untuk mengetahui fakta yang benar dari aliran dana ini hanya satu untuk membuktikannya, di dalami melalui pemeriksaan. Hal ini penting dilakukan karena triliunan uang Nazar itu tersangkut dengan puluhan proyek yang diduga terdapat unsur pidana di dalamnya. Pertanyaan seriusnya beranikah KPK periksa Ibas sekedar untuk minta keterangan/komfirmasi semua ini? Istana pernah minta Pak Yusril untuk menjadi pengacara Ibas jika nanti bermasalah adalah sebuah kesadaran intern terhadap kesalahan yang dia lakukan.

Tak Berani Usut Bunda Putri dan Sengman, KPK Diorder?



Jika KPK tak mengusut Bunda Putri dan Sengman maka sangat patut diduga kasus impor daging adalah pesanan.

Mengapa Bunda Putri dan Sengman patut diusut? Sebab alat bukti untuk keduanya sangat banyak.

Alat bukti itu adalah rekaman sadapan dan keterangan saksi di persidangan.

Tapi aneh bin ajaib, Bunda Putri dan Sengman tak pernah dipanggi KPK untuk dimintai keterangannya.

Fakta2 ini tentu saja makin menunjukkan kasus impor daging adalah pesanan.

Pertanyaannya, bolehkah penegakan hukum dilakukan berdasarkan pesanan?

Tentu saja tidak boleh. Sebab, penegakan hukum berdasarkan pesanan rawan rekayasa dan penyimpangan.

Rekayasa dan penyimpangan itu terjadi karena penyidik terbebani target yang ditetapkan pemberi order.

Rekayasa pun akan dilakukan demi memenuhi keinginan pemberi order. Mulai rekayasa halus, sampai kasar.

Salah satu contoh rekayasa halus adalah menggiring opini agar yang dijadikan target betul2 tak pantas dilindungi hak2nya.

Sehingga batas antara fakta dan interprestasi menjadi kabur. Setipis rambut dibelah tujuh.

Sedangkan rekayasa kasar adalah menghilangkan jejak peran mafia impor daging sesungguhnya dan menggantikannya dengan kambing hitam.

Kambing hitam ini dijebak sedemikian rupa agar menjadi seakan-akan pemeran utama mafia impor daging.

Pertanyaannya, apakah semua yang melakukan rekayasa itu sudah terlihat dalam kasus impor daging? Silahkan jawab sendiri.

Yang pasti bila ketidakadilan dibiarkan tanpa ada yang berani koreksi, maka era kehancuran sudah dekat.

Bantahan SBY Akhirnya Terbukti Kebohongannya

1. Artalyta Suryani (Ayin)
Artalyta Suryani alias Ayin adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ayin mengaku kenal dengan SBY. Tapi pernyataan ini dibantah SBY melalui juru bicaranya Andi Malarangeng. 

http://kompas.com/read/Andi.Mallarangeng.SBY.Tak.Kenal.Ayin



Ternyata ditemukan sebuah foto di dalamnya terlihat Presiden SBY dan Ibu Ani tampak tersenyum saat berpose bersama mempelai pria dan wanita dalam sebuah acara resepsi perkawinan. Yang mengejutkan, pemilik acara itu tak lain dan tak bukan adalah Arthalyta Suryani alias Ayin yang dikenal sebagai 'si Ratu suap'. 

2. Sengman
Dalam Kasus Impor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Sengman dalam kasus suap impor daging sapi. Tapi ketika itu pihak istana membantah.

http://www.republika.co.id/istana-bantah-kenal-sengman

Akhirnya SBY mengakui kenal dengan Sengman

http://nasional.sindonews.com/sby-akui-kenal-dan-pernah-jumpa-sengman



3. Bunda Putri
Kasus Impor Sapi Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi menyebut Bunda Putri merupakan orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBYpun membantahnya.

http://nasional.sindonews.com/sby-bantah-kenal-bunda-putri

Bagaimana selanjutnya?

The Godfather: Bakar Gedung, Habisi Dokumen Century & Hambalang


Mungkinkah The Godfather berperan atas raibnya Berkas Acara Pidana (BAP) Edhie Baskoro Yudhoyono dalam kasus Hambalang?

Apakah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terlibat juga? Tak banyak media yang berani membeberkan hal ini, kenapa?

Ada konspirasi penguasa, KPK dan TNI yang ikut bermain. Rio C, Seorang jurnalis yang aktif di Barisan Rakyat Peduli Antasari Azhar (Baretaz) mengungkap CIKEASLEAKS secara runtun dan terkadang menimbulkan banyak pertanyaan di kepala kita. Ini serius? 

Ia mengungkapkan, sedikitnya ada 20 orang penyidik TNI yang menangani kasus Hambalang. Ironisnya, semua BAP yang menyebutkan dugaan keterlibatan Ibas tiba-tiba hilang. Alat bukti soal dugaan keterlibatan Ibas juga dihilangkan. Pelibatan TNI sebagai penegak hukum ini menyalahi amanat reformasi yang memerintahkan TNI untuk profesional dengan kembali ke barak dan fokus pada tugas pertahanan.

Reformasi keamanan sendiri masih mengalami kendala serius dengan penolakan TNI untuk memasukkan delik umum ke dalam peradilan umum (revisi RUU peradilan militer), apalagi pidana khusus untuk pemberantasan korupsi. Ini dibuktikan KPK dan BPK hampir tidak pernah memproses kasus korupsi di TNI. 

KPK untuk merekrut TNI sebagai penyidik mengganggu 2 agenda reformasi sekaligus yaitu penghapusan dwi fungsi ABRI dan pemberantasan korupsi.

Memasuki tahun politik sepatutnya penguasa tidak menyeret-nyeret TNI ke dalam politik di luar tupoksi TNI. Belum tuntas kontroversi pelibatan lemsaneg dengan KPU, sudah menyusul kontroversi KPK yang melibatkan TNI sebagai penyidik di saat reformasi keamanan belum tuntas. 

Manuver-manuver menyeret TNI ke dalam politik akan membawa mundur sebagaimana masa Orba dimana TNI digunakan sebagai alat kekuasaan oleh rejim penguasa.

Tak hanya dikejutkan dengan berita hilangnya BAP Ibas di KPK dalam kasus hambalang. BAP itu sengaja dihilangkan untuk menutup pemberian mobil Ferrari dari Choel mallarangeng kepada Ibas. Kita dikejutkan dengan kebakaran gedung BPK lantai 11 Hari Minggu, 13 Oktober 2013 lalu. Di lantai 11 gedung BPK itu adalah ruangan vital yang menyimpan berkas audit Century dan Hambalang.

Lengkaplah sudah permainan busuk KPK, BPK juga Istana untuk menyelamatkan orang-orangnya yang tersandung korupsi Hambalang dan Bank Century. Akhirnya korsleting listrik dijadikan "kambing hitam" dalam kebakaran tersebut. 

Ketua tim penyidik kasus Hambalang juga berasal dari TNI. KPK juga tidak berani menetapkan adik Andi Mallarangeng, Andi 'Choel' Zulkarnaen Mallarangeng sebagai tersangka karena khawatir Choel akan membuka suara terkait penerimaan mobil Ferrari kepada Ibas.

Hilangnya Arsip MK

Setelah BAP Edie Baskoro yang terlibat kasus Hambalang raib di KPK, tragisnya gedung BPK terbakar dan sekarang sejumlah arsip MK hilang terkait pengangkatan SBY-Boediono!

Sejumlah arsip milik Mahkamah Konstitusi hilang terkait pengangkatan SBY-Boediono pada 2009 lalu. Artinya SBY-Boed presiden tidak sah dan Indonesia tidak punya presiden alias negara auto pilot.

Dengan hilangnya arsip ini,maka Rakyat harus tahu bahwa SBY dan Boediono bukan Presiden dan Wakil Presiden Rakyat, karena illegal, atas hilangnya arsip yang dipandang Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan kesalahan prosedur.

Rio menyatakan, dari segi hukum tata Negara pasalnya, sebelum UUD 1945 diubah, dasar hukum pelantikan Presiden adalah Ketetapan MPR (TAP MPR). Namun, setelah UUD 1945 diubah, sejak tahun 2004 MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Ketetapan dan Keputusan MPR. Selama dua periode, dari 2004 dan 2009, SBY dilantik tidak berdasar pada ketetapan MPR, tetapi hanya berdasar pada Pleno Penetapan KPU.

Presiden dipilih langsung melalui pemilu yang digelar KPU. Setelah perhitungan selesai, KPU gelar Pleno untuk menetapkan calon Presiden peraih suara terbanyak sebagai pasangan capres dan wapres terpilih. Setelah itu diusulkan ke MPR untuk dilantik. Arsip tentang inilah yang raib dari MK.

Kemudian muncul pertanyaan mendasar, atas dasar Presiden dan Wapres di angkat? Apakah dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang pemilu, sudah cukup bagi MPR untuk melantik Presiden dan Wapres terpilih? Sedangkan di UUD dan UU KPU tidak ada mengatur hak KPU untuk menetapkan Presiden dan Wapres baru.

Gedung BPK lantai 11 yang terbakar adalah ruangan Gatot Supartono, suami dari Holly, wanita yang tewas di apartemennya di Kalibata.

Indonesian Police Watch meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mencopot tugas Gatot Supiartono sebagai auditor yang memeriksa kepolisian. Pencopotan dipandang sebagai cara untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam penyidikan kasus pembunuhan Holly Angela Ayu yang diduga turut melibatkan Gatot. Semakin menjadi misteri dan semakin tersambung benang merah antara kematian Holly dengan kasus Hambalang juga Century yang akan di bongkar Gatot. 

Media nasional terus memberi label kepada Gatot sebagai terduga kuat aktor pembunuhan Holly. Hmmm… mana yang benar? Holly dibunuh untuk menekan dan menjatuhkan Gatot? Ataukah Gatot pelaku utamanya? Lalu untuk apa? 

Dinasti Politik Ratu Atut Versus SBY



Dinasti politik kembali ramai dibicarakan setelah adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana ditangkap KPK. Dengan penangkapan tersebut, KPK pun didesak untuk segera mengungkap keterlibatan sejumlah keluarga Atut yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan daerah Banten.

Saat jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Jumat 11 Oktober 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi tentang politik dinasti yang ramai belakangan ini. SBY bahkan mengimbau agar monopoli kekuasaan tak dilakukan karena berdampak buruk.

"Masyarakat harus lebih aktif untuk memastikan bahwa di manapun negeri ini tidak terjadi monopoli, tidak terjadi konsentrasi kekuasaan.”

Meskipun SBY tak menyebutkan secara eksplisit dinasti politik mana yang dimaksud. Namun, dalam jumpa pers saat itu, SBY menyikapi pembicaraan yang sedang ramai di media massa.

Menurut SBY, dinasti politik telah melampaui batas kepatutan dalam berpolitik. Meskipun, ia mengakui jika tak ada satu pun larangan membangun dinasti dalam dunia politik.

Akan tetapi faktanya, SBY juga sedang gencar membangun dinasti politik dari keluarga besar Cikeas. Terbukti, dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang tercatat di data KPU, tercatat sebanyak 15 orang caleg Partai Demokrat merupakan keluarga besar Cikeas.

1. Suami/istri dan anak

Atut
Suami Gubernur Banten Atut, Hikmat Tomet, diketahui adalah anggota Komisi V DPR. Meskipun sedang sakit stroke ringan, Hikmat masih tercatat sebagai anggota parlemen dari Fraksi Partai Golkar.
Selain suaminya, anak kandung Ratu Atut yang bernama, Andika Hazrumy juga nyemplung di politik. Andika saat ini menjabat sebagai anggota DPD dari Provinsi Banten periode 2009-2014.

SBY
Anak bungsu SBY yakni, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) adalah seorang Sekretaris Jendral (Sekjen) di partai pimpinan ayahnya sendiri. Meskipun sudah mengundurkan diri, Ibas sempat menyicipi kursi parlemen selama hampir 4 tahun sebagai anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Demokrat. Lucunya, setelah mundur, Ibas mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR di Pemilu 2014.


2. Adik kandung dan sepupu

Ratu Atut
Ratu Atut juga memberikan kesempatan kepada adik kandungnya yakni, Ratu Tatu Chasanah untuk terjun ke dunia politik di daerah Banten. Tidak tanggung-tanggung, Ratu Tatu langsung mencalonkan diri sebagai wakil bupati Serang Periode 2010-2015 lalu. Tatu pun menang dan akhirnya menjabat sebagai wakil bupati Serang sampai saat ini.

SBY
SBY tak punya saudara kandung, namun SBY menurunkan dinasti Cikeas kepada sepupunya yang bernama, Sartono Hutomo. Sartono diketahui adalah caleg dari Partai Demokrat dari dapil Jatim VII.


3. Ipar

Ratu Atut
Ratu Atut juga punya adik ipar yang menjabat sebagai petinggi di pemerintahan Banten. Adalah Airin Rachmi Diany, istri adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana. Airin kini menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan periode 2011-2016.

SBY
Dinasti politik Cikeas tak hanya berhenti di keluarga kandung dan inti. Adik Ipar SBY, Hartanto Edhie Wibowo juga ikut meramaikan dinasti yang tercatat sebagai caleg dari Partai Demokrat dari dapil Banten III.
Tak hanya Hartanto, adik ipar SBY lainnya yakni, Agus Hermanto juga aktif di dunia politik. Bahkan Agus saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang ketua umumnya adalah kakak iparnya sendiri, yaitu SBY.


4. Keponakan dan Menantu

Ratu Atut
Menantu Ratu Atut, Ade Rossi Khoerunisa yang juga suami dari anak Atut, Andika Hazrumy saat ini menjabat wakil ketua DPRD Kota Serang periode 2009-2014.

SBY
Presiden SBY juga memberikan kesempatan kepada para keponakannya untuk terjun ke dunia politik. Mexicana Leo Hartanto adalah salah satu keponakan SBY yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari dari dapil DKI Jakarta I.
Selain itu ada pula Nurcahyo Anggorojati yakni anak dari adik ipar SBY, Hadi Utomo yang tercatat sebagai caleg dari Partai Demokrat di dapil Jateng VI.

KJS Jokowi Gagal Total!


Penerapan system baru Jaminan kesehatan bagi masyarakat Jakarta yang kita kenal dengan sebutan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi terbukti gagal total. Ini disebabkan oleh ketidaksiapan jumlah rumah sakit yang tidak sebanding dengan jumlah warga miskin di Jakarta yang berbondong-bondong menggunakan fasilitas KJS yang diberikan Jokowi sebagai bukti janji-janji kampanye Jokowi saat Pilkada DKI kemarin. 

Realisasi KJS di lapangan menemui banyak kendala, mulai dari kurangnya tenaga, peralatan & fasilitas medis termasuk jumlah ruangan di rumah sakit yang sangat tidak memadai menjadi masalah baru mengiringi diluncurkannya KJS kepada warga Jakarta. 

Walaupun Jokowi telah merombak beberapa Rumah Sakit dan menetapkan penambahan 300-an ruang kelas dua untuk dijadikan ruang kelas tiga untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien KJS.

Berita miringpun seketika mengusik telinga kita, dimana kasus bayi kembar Dera yang kita tahu mendapat penolakan dari 8 Rumah Sakit karena alasan penuh, dan beberapa kasus lain yang juga mendapat penolakan dari Rumah Sakit karena pihak Rumah Sakit beralasan bahwa Pemprov DKI masih memiliki hutang ratusan milliar yang belum terbayarkan kepada pihak kesehatan.

Meninjau dari niat baik dan system yang ditawarkan Jokowi dengan program KJS nya, memang sekilas terlihat begitu bagus & merakyat. Tapi semua itu menjadi sia-sia dan menimbulkan masalah-masalah baru yang justru menyulitkan rakyat, karena tidak sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga DKI yang berkisar 9 jutaan jiwa itu. 

Peningkatan pasien 100% lebih, dari sebelum dikeluarkannya KJS, jelas membuat Rumah Sakit kelabakan, mengingat selama ini mereka bekerja dengan hanya melayani kalangan menengah keatas, tiba-tiba harus berurusan dengan banyaknya pasien dari kalangan miskin dan melarat, dan yang pasti penampilan mereka terlihat kumal, lusuh dan kumuh, tapi mereka mendapat fasilitas istimewa dari Gubernurnya dengan kartu sakti KJS nya yang mana dengan kartu itu, biaya kesehatannya dijamin oleh pemda.

Sebagai seorang Jokowi yang telah pernah menerapkan system yang sama waktu menjabat walikota di Solo dulu, sudah seharusnya Jokowi bisa memprediksikan kejadian ini & menyiapkan Infrastrukturnya terlebih dahulu, mulai dari penambahan jumlah puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas & tenaga medisnya dalam beberapa tahun. Agar kasus pasien yang meninggal karena ditolak Rumah Sakit yang penuh tidak terjadi. 

Jokowi bisa saja menyiapkan infrastruktus kesehatan hingga beberapa tahun kedepan. Mungkin itu akan jauh lebih baik. Apalagi selama ini masyarakat memang tidak terbiasa masuk Rumah Sakit karena biaya yang mahal dan sulitnya mengurus Gakin & Jamkesmas.

Akan lebih baik Jika KJS itu ditarik dan kembali ke sistem lama, dimana pasien harus terlebih dahulu mengurus Gakin dan Jamkesda selama beberapa hari sebelum masuk rumah sakit. Dengan cara ini, pasti tidak akan ada antrian panjang di Rumah Sakit. Dengan cara ini, pemerintah terutama dinas kesehatan tidak akan repot mengingat jumlah yang terbatas tanpa ada penambahan personelnya.

Meninggalnya Ana Mudrika (14), pada Maret 2013 karena diduga terlambat mendapat penanganan rumah sakit, mengindikasikan buruknya pengelolaan (KJS). Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang merupakan program unggulan Pemerintah DKI Jakarta. Sejak diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, animo masyarakat untuk memperoleh kartu itu tinggi.

Alhasil karena tanpa persiapan yg serius dari pemerintah DKI, pihak rumah sakit kewalahan untuk menerima pasien yang menggunakan KJS. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), dr Marius Wijaya mengatakan mekanisme penggunaan terutama untuk klaim rumah sakit tidak jelas bahkan cenderung merugikan pihak rumah sakit.

Contohnya, Pemda DKI Jakarta menggelontorkan anggaran utk KJS Rp 1, 2 triliun dan mengcover 4, 7 juta jiwa. Namun Dinas Kesehatan DKI Jakarta, memberikan kebijakan jika tidak memiliki KJS maka dapat menggunakan KTP atau Kartu Keluarga, dan dampaknya, pasien yang dicover KJS melebihi kouta yang rasional dengan dana yang dipersiapkannya. 

Padahal hal ini sudah diingatkan oleh berbagai pihak, sayangnya pemerintah DKI tidak mengindahkannya, yang berakibat fatal. Ini bukti kegagalan Kartu Jakarta Sehat. Tidak hanya itu, Dinkes Jakarta juga dianggap tidak bertanggung jawab atas klaim yang menunggak. Marius mengaku banyak mendapat keluhan dari pihak rumah sakit. Misalnya, klaim rumah sakit yang harus dibayar Dinkes Rp 10 miliar, namun hanya diganti sesuka hati. Atau pihak Dinkes mengatakan dirawat ICU, pemerintah hanya menanggung Rp 100 juta, jika lebih pemerintah tidak menanggung. Sistem pembayaran yang aneh dan tidak masuk akal.

Dengan carut marutnya penggunaan KJS, tidak heran pihak rumah sakit terkadang tidak sepenuhnya menerima pasien KJS, karena tidak ada jaminan. Pihak Dinkes dan Gubernur DKI Jakarta kerap mengancam akan menjatuhkan sanksi untuk rumah sakit.

Jika dibanding dengan daerah lain di Indonesia, penggunaan kartu jaminan sehat sejenis KJS, Jakarta tertinggal. Melihat fakta yang ada memang program JKS ini program asal2an yang tidak dipersiapkan secara teknis!! CENDERUNG HANYA MEMAKAI ALASAN POLITIS. DAN NYAWA-NYAWA MELAYANG KARENA ambisi politik dan pencitraan pemerintah daerah Jakarta! Sungguh menggenaskan.

Lucunya Fans Jokowi


Bagi fans Jokowi apa yang Jokowi lakukan adalah sesuatu yang benar, tidak salah dan pasti benar. Sedikit saja ada yang berbeda dengan Jokowi akan di bully sama mereka walaupun nasi kebuli lebih enak dibandingkan ocehan mereka! Ya iya!

Lelang jabatan yang tidak transparan tanpa memperlihatkan berapa dan apa-apa poin penilaian menjadikan sistem lelang jabatan itu menjadi bahan lelucon birokrasi Indonesia. Noraknya para fans ini ikut-ikutan mengatakan itu adalah langkah hebat dari Jokowi. Maklum katak dalam tempurung. Pasti ngaco hasilnya. Cari tahu dulu dengan jarimu sebelum menulis tulisan ngawur. Kementerian mengenal namanya Assessment. Ga tahu kan ? Lelang jabatan Jokowi mah aksi konyol ketidaktahuan nih gubernur sih.

2012 dulu si Jokowi melakukan siraman pada mobil esemka yang sekarang mobilnya mangkrak di bengkel kerja esemka, padahal ada 80 pesanan beritanya, namun apa lacur, esemka hanya kendaraan politik untuk membesarkan nama Jokowi. Sekarang, siapa yang minat dengan esemka ? Tidak ada. 0 besar, bocah lulusan SMP yang merakit mobil seakan-akan diakui mobil nasional, namun apa lacur, onderdil dan parts impor dari negeri Cina.

Lucunya lagi, ketika Jokowi memenangkan walikota terbaik sedunia oleh suatu organisasi tidak jelas. Titik pemilihan berdasarkan kemampuan seseorang untuk membayar tuh acara. Lucu, pada bangga tuh walikota bisa memenangkan event gaje  yang bahkan Solo hingga hari ini, kotor cuyyy.

Menjadi Gubernur Jakarta, Jokowi mah hanya menyerang warga kecil. PKL yang tidak mungkin melawan namun beritanya besarrrrr, berani ga Jokowi menggusur apartemen-apartemen yang merusak dan menyebabkan hilangnya daerah serapan air pada kota Jakarta. Berani ga tuh. Fans Jokowi mah berteriak lantang untuk masalah sepele itu saja, lucu memang fans Jokowi ini.

Lucunya fans Jokowi tidak hanya disitu, Fans Jokowi yang lucu ini mengatakan adanya next Jokowi pada Ridwan Kamil, huahahahaha. Bisa-bisanya seorang city planner disamakan dengan businessman ngaco dari Solo ini. Jokowi mah tidak becus sebagai seorang city planner. Menanggapi MRT saja Jokowi ga bisa melihat keuntungan dari MRT, takut sama raksasa dari Jepang, Korea, dan Amerika ye?

Fans Jokowi mendewakan Jokowi, seakan-akan Jokowi itu benar. Nyatanya, banyak kelucuan yang dilakukan Jokowi. Hanya orang-orang yang lucu yang akan memilih Jokowi.

Lucuuuuuu

Siapa Bunda Putri?



Bunda Putri adalah anak dari Mayor Jendral Ahmadi. Nah, Mayjen Ahmadi ini adalah atasan Pak Sarwo Edy Wibowo (mertua SBY/ayah Ibu Ani).

Konon Mayjen Ahmadi adalah salah satu pendiri Golkar tahun 1964 bersama Letkol Suhardiman dan Brigadir Jenderal Djuhartono.

Jika yang dimaksud Bunda Putri itu adalah anak dari Jendral Ahmadi, maka harusnya SBY tak perlu waktu lama untuk cari info tentang sosok Bunda Putri.

Tapi, yang menarik dari kisruh seputar sosok Bunda Putri adalah tentang menghilangnya pemberitaan mengenai Sengman.

Bunda Putri ini 'anak kolong' di kalangan petinggi militer, sosok Bunda Putri dihormati termasuk oleh SBY dan keluarga.

Jika bicara pembagian tugas sepertinya Bunda Putri yang mengatur karir pejabat negara, sedangkan Sengman yang jadi operator bisnisnya SBY di kementerian.

Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya sosok Bunda Putri dan Sengman bagi SBY dan keluarga.

Yang lucu setelah jumpa pers tentang Bunda Putri pada 10 Oktober lalu, SBY panggil BIN dan Panglima TNI diperintah untuk mencari sosok Bunda Putri, mereka bingung.

Nah, BIN dan Panglima (bahkan SBY) kan sama2 tahu kalau yang dimaksud Bunda Putri itu adalah anak Jendral Ahmadi itu, mana berani mereka. 

Makanya pada jumpa press 10 Oktober lalu, SBY bilang akan menemukan sosok Bunda Putri dalam satu-dua hari ini.

Sosok selain Bunda Putri yang seharusnya menjadi fokus pemberitaan adalah keberadaan Sengman.

Sengman sebenarnya bukan orang baru bagi SBY, dia banyak membantu, terutama dalam sisi pendanaan kampanye Demokrat.

Diduga, kompensasi yang diberikan SBY pada Sengman adalah akses via Bunda Putri utk masuk ke setiap kementerian, termasuk Kementerian Pertanian.

Masih ingat kasus yang menyeret Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin? Infonya Nazarudin membawa kabur banyak dana partai.

Sejak itu Demokrat alami kesulitan keuangan untuk biayai operasional partai. Dan Sengman ditugaskan untuk jadi operator bisnis mencari dana bagi Demokrat.

Lalu bagaimana kaitannya dengan Luthfi Hasan Ishaq dan Mentan?

Diduga via Bunda Putri, SBY mengutus Sengman untuk dipertemukan dengan Mentan dan mengatur quota impor daging sapi. Sengman diharapkan mendapat jatah kuota sapi dari Kementan.

Tapi pengaturan quota impor daging itu tak berjalan mulus karena ternyata Mentan tidak merekomendasikan penambahan quota impor daging.

Karena Mentan sulit diajak koordinasi oleh Sengman, maka sosok Bunda Putri disiapkan untuk lakukan lobby ke petinggi PKS.

Peran Bunda Putri ini sebagai penghubung yang menkoordinir pertemuan pejabat penting negeri ini.

Infonya atas permintaan SBY, Bunda Putri melakukan kontak ke petinggi PKS termasuk LHI untuk kondisikan Mentan.

Tapi Mentan PKS ini tetap bersikukuh meskipun telah di lobby Bunda Putri tetap saja penambahan quota impor daging yang diharapkan Sengman itu tak terjadi.

Karena jalur diplomasi damai via Bunda Putri ini tak berjalan mulus, maka 'dimunculkanlah' sosok Ahmad Fathanah untuk masuk kedalam pusaran bisnis sapi ini.

Sosok kontroversi AF sudah banyak dibahas. Tukang jual tenaga kerja ilegal ke luar negeri, buronan Polisi Australia yang tiba-tiba bebas.

Nah, kisah tentang AF yang kelakuannya 'ajaib' & banyak nuansa wanita cantik inilah yang sekarang menghiasi kasus impor daging sapi.

Jadi jika ada pertanyaan siapakah Bunda Putri? Akankah SBY mengungkap sosok Bunda Putri yang sebenarnya?

Kuat dugaan SBY tidak akan mengungkap sosok Bunda Putri sebagai anak dari Jendral Ahmadi yang juga atasan dari mertua SBY.

SBY tidak akan pernah mengungkap sosok Bunda Putri yang merupakan anak dari Jendral Ahmadi yang juga atasan dari Sarwo Edy Wibowo.

Diduga SBY akan menyebut sosok Bunda Putri dengan nama lain, yang sejak tanggal 10 Oktober lalu sedang dicari sosok penggantinya.

Munculnya beragam nama tentang sosok Bunda Putri belakangan ini adalah dalam rangka mengaburkan identitas Bunda Putri sebenarnya.

Dengan kaburnya identitas Bunda Putri maka lagi-lagi SBY dan keluarga akan terbebas dari jeratan hukum kasus impor daging sapi ini.